Pesisir Barat – Ratusan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Pesisir Barat menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (8/7). Massa mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat untuk menuntut evaluasi menyeluruh terhadap legalitas operasional PT Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU).
Selain mengevaluasi PT KCMU, massa aksi juga mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, serta aparat penegak hukum untuk segera membubarkan KOPTANALA. Keberadaan lembaga tersebut dinilai menyudutkan dan merugikan ruang gerak perekonomian para petani sawit setempat.
Ketua DPD APKASINDO Pesisir Barat, Gusti Kadek Artawan menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini merupakan puncak dari keresahan petani yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya kepastian hukum.
“Aksi ini adalah bentuk penyampaian aspirasi murni dari para petani yang menginginkan kepastian hukum atas aktivitas perkebunan kelapa sawit di wilayah ini. Kami meminta Pemkab dan DPRD Pesisir Barat bertindak tegas dan segera mengevaluasi legalitas operasional PT KCMU,” ujar Gusti Kadek di sela-sela aksi.
Massa yang datang dari berbagai Kecamatan tersebut tampak membawa spanduk dan poster berisi poin-poin tuntutan. Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi sempat memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara peserta unjuk rasa dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di lokasi. Kendati demikian, ketegangan tidak berlangsung lama dan situasi dapat segera dikendalikan oleh aparat keamanan.
Di Gedung DPRD, perwakilan massa diterima langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota dewan untuk menggelar forum dialog. Dalam kesempatan tersebut, Ketua APKASINDO menyerahkan berkas dokumen yang memuat rekam jejak persoalan dan tuntutan formal para petani kelapa sawit kepada pimpinan DPRD.
Usai merampungkan dialog di legislatif, massa bergerak menuju Kantor Bupati Pesisir Barat guna menyampaikan tuntutan serupa kepada pihak eksekutif. Mereka berharap jajaran pemerintah daerah tidak menutup mata dan segera mengambil langkah konkret demi menjaga stabilitas serta kepastian usaha perkebunan sawit masyarakat.
Secara keseluruhan, aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib di bawah pengawalan ketat aparat Kepolisian setelah seluruh dokumen tuntutan resmi diserahkan kepada perwakilan Pemkab Pesisir Barat. Pihak petani menegaskan akan terus mengawal perkembangan tuntutan ini hingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan nyata. (Yuan/ Red)
