Jakarta- Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta sekolah kedinasan lainnya untuk Tahun Anggaran 2026 belum dimulai. Kebijakan ini diambil lantaran Pemerintah tengah memfokuskan sumber daya pada penyelesaian rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho mengungkapkan bahwa penuntasan seluruh tahapan seleksi PPPK Sekolah Rakyat menjadi agenda prioritas Nasional saat ini. Langkah tersebut krusial untuk memastikan kesiapan sistem sebelum BKN membuka gerbang seleksi lembaga pendidikan kedinasan, termasuk IPDN yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.
“Penyesuaian agenda rekrutmen Nasional ini dilakukan agar setiap tahapan seleksi dapat berjalan optimal dan mencegah terjadinya tumpang tindih sistem,” ujar Wisudo, menyikapi dinamika di masyarakat serta tingginya animo lulusan SMA/SMK sederajat yang menantikan jadwal resmi seleksi. Hingga memasuki awal Juli 2026, BKN memang belum merilis lini masa pendaftaran maupun alokasi formasi resmi.
Jika berkaca pada pola rekrutmen tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran terintegrasi melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) biasanya sudah dibuka pada akhir Juni. Namun untuk periode 2026, konsolidasi ketat masih terus berjalan di tingkat lintas Kementerian dan lembaga guna mematangkan kesiapan formasi, infrastruktur sistem seleksi, serta sinkronisasi jadwal pelaksanaan.
Sebagai salah satu lembaga pendidikan kedinasan dengan peminat tertinggi, IPDN bersama instansi prospektif lain seperti PKN STAN, STIS, STMKG, STIN, PSSN, dan akademi di bawah Kementerian Perhubungan tetap menjadi bagian dari rencana rekrutmen reguler Pemerintah. BKN memastikan situasi ini merupakan penundaan jadwal demi efektivitas birokrasi, bukan pembatalan program.
Menyikapi berbagai spekulasi yang beredar, BKN mengimbau para calon pelamar, khususnya yang membidik formasi calon praja IPDN, untuk bersikap selektif terhadap informasi di media sosial. Validitas perkembangan jadwal dan ketentuan teknis seleksi sepenuhnya dikendalikan melalui pengumuman resmi di portal SSCASN serta kanal komunikasi tepercaya milik BKN. Pendaftaran dipastikan baru akan bergulir setelah seluruh tahapan awal PPPK Sekolah Rakyat dinyatakan siap dan jadwal resmi diputuskan oleh Pemerintah. (Red)
