Pesisir Barat– Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat resmi memulai langkah strategis untuk mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi Daerah. Melalui Tim Terpadu, Pemkab menggelar kegiatan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah Terintegrasi yang menyasar objek pajak hotel, penginapan, dan restoran di seluruh wilayah Pesisir Barat selama lima hari, mulai 6 hingga 10 Juli 2026.
Langkah tegas ini diambil tidak hanya untuk memastikan kepatuhan para wajib pajak, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi fiskal dari sektor pariwisata ini nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur publik dan peningkatan kualitas destinasi wisata unggulan di Kabupaten yang terkenal dengan potensi selancar Internasionalnya tersebut.
Pelaksanaan pengawasan lapangan dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesisir Barat, Armen Qodar serta didampingi oleh jajaran Kepala Perangkat Daerah, termasuk Kepala Bapenda Henri Dunan, Kepala Dinas PUPR, Mesrawan Wanita, Kepala DPMPTSP, Makmur Hidayat, Kepala Disporapar Rena Novasari, Kepala Diskominfotiksan M. Belly Oscar, dan Kasat Pol PP Cahyadi Muis.
Pendekatan pengawasan kali ini berbasis pada integrasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antarinstansi untuk memastikan ekosistem pariwisata berjalan sesuai koridor hokum. Dalam rangkaian inspeksi tersebut, para pengelola akomodasi dan kuliner menyambut baik dan menyatakan komitmennya untuk tertib administrasi serta membayar pajak tepat waktu. Mereka menyadari bahwa eksistensi bisnis kuliner dan perhotelan sangat bergantung pada stabilitas daerah dan fasilitas publik yang dibiayai oleh pajak.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan tidak akan melonggarkan pengawasan. Pemantauan konsisten akan terus berjalan hingga akhir bulan. Pemkab juga memastikan siap menjatuhkan sanksi tegas sesuai regulasi bagi pelaku usaha yang terbukti abai atau sengaja menghindari kewajiban perpajakan.
Melalui operasi terintegrasi ini, Pemkab Pesisir Barat meletakkan fondasi tata kelola pariwisata yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Keberhasilan program ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi pariwisata yang aman dan kompetitif, sekaligus memastikan perputaran ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan langsung dampaknya oleh seluruh masyarakat Pesisir Barat. (Red)
