Pertahankan Transparansi, Pemkot Bandar Lampung Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemkot Bandar Lampung sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung kemarin

Capaian WTP ini bukan sekadar predikat di atas kertas, melainkan cerminan dari komitmen kuat Pemkot Bandar Lampung dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

Prestasi ini juga menjadi bukti nyata dari kerja keras dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus berupaya mendongkrak kualitas administrasi pemerintahan serta mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Merespons pencapaian gemilang ini, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada semua pihak yang terlibat.

“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih predikat WTP. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung serta jajaran birokrasi yang telah bekerja keras dan bahu-mambahu menjaga integritas keuangan kita,” ujar Eva Dwiana hangat.

Lebih lanjut, Wali Kota yang akrab disapa Bunda Eva ini menegaskan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari pencapaian, melainkan sebuah amanah besar yang wajib dipertahankan.

Ke depan, Pemkot Bandar Lampung berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi berkala dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Targetnya jelas: memastikan setiap rupiah APBD dikelola secara efektif, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui keberhasilan yang konsisten ini, Pemkot Bandar Lampung berharap tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat terus meningkat. Langkah ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak terciptanya ekosistem Pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat. (Sandi Putra/ Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!