LAMPUNG UTARA, Studio2News – Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pinjaman dana sebesar Rp140 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat dukungan penuh dari legislatif.
Kendati menuai perdebatan publik terkait beban fiskal daerah, langkah ini dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar paling rasional guna menyelamatkan infrastruktur ekonomi yang telanjur babak belur.
Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, M. Yusrizal, secara tegas menyatakan bahwa keputusan berutang ini bukanlah sebuah dosa atau pelanggaran, melainkan instrumen fiskal yang sah demi mendobrak kelumpuhan ekonomi akibat keterbatasan anggaran.
“Sebagai wakil rakyat, kita mendukung terlebih kita sudah paham esensi peminjaman PT SMI ini dengan bunga yang lunak. Dan tentu tidak diharamkan kita berutang, terlebih sebagaimana kita ketahui, kita harus mencari solusi infrastruktur hari ini yang memang dalam keadaan sangat memprihatinkan, utamanya adalah jalur-jalur ekonomi. Oleh karenanya, langkah Pemda sudah pas dan tepat mengambil angka itu untuk di pinjam,” ujar Yusrizal, Selasa (28/7/2026).
Meski lampu hijau telah diberikan, DPRD Lampung Utara menegaskan tidak akan memberi ruang bagi penyalahgunaan anggaran. Pengawasan ketat dipastikan berjalan maksimal mengingat dana pinjaman tersebut memiliki konsekuensi hukum dan kewajiban pengembalian jangka panjang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol konkret, pihak legislatif bersama eksekutif telah mengantongi 17 ruas jalan utama yang diproyeksikan sebagai sasaran prioritas pembangunan. Seluruh dari 17 ruas jalan tersebut diklaim telah melalui proses verifikasi dan perencanaan mendalam agar tepat sasaran. Fokus utama perbaikan diarahkan pada urat nadi perekonomian masyarakat yang selama ini dikeluhkan rusak parah.
“ Skema angsuran, Pembayaran pinjaman akan dicicil secara berkala setiap bulan langsung dari pos APBD Lampung Utara,” ungkap Yusrizal.
Menjawab kekhawatiran publik mengenai risiko terhadap kesehatan keuangan daerah, Yusrizal menilai bahwa pihak pemberi pinjaman dalam hal ini PT SMI telah melakukan kalkulasi ketat sebelum mencairkan dana. Menurutnya, batas kemampuan fiskal daerah masih berada dalam koridor aman dan terukur.
“Ini kan fiskal kita, ini kemampuan kita. Enggak mungkin orang meminjamkan itu kalau tidak melihat kesiapan kita,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa di tengah tekanan efisiensi anggaran saat ini, pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat infrastruktur terbengkalai. Terobosan berani mutlak diperlukan agar roda ekonomi daerah tidak jalan di tempat. (Diq/ Studio2News)
