JAKARTA, studio2news – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mengerahkan 4.151 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi mahasiswa di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa pengerahan personel ini merupakan bentuk pelayanan kepolisian dalam menjamin keamanan serta ketertiban selama penyampaian pendapat berlangsung.
“Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan bertujuan memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat. (12/6/2026).
Selain pengamanan fisik, pihak kepolisian telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terhadap dinamika di lapangan. Hal tersebut mencakup manajemen kepadatan lalu lintas, pengawalan konvoi kendaraan, serta perlindungan fasilitas umum dari potensi gangguan.
Terkait rekayasa lalu lintas, Budi menjelaskan bahwa pihaknya akan menerapkan skema secara situasional. Pengalihan arus akan diberlakukan sesuai dengan eskalasi kondisi di lapangan guna menjaga keselamatan peserta aksi maupun pengguna jalan umum.
“Pengaturan lalu lintas bersifat situasional. Jika terjadi kepadatan atau kebutuhan mendesak, petugas akan segera melakukan rekayasa dengan tetap memprioritaskan keselamatan baik bagi peserta aksi maupun masyarakat pengguna jalan,” imbuhnya.
Aksi hari ini diikuti oleh sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek, di antaranya BEM UI, BEM IPB, BEM Pancasila, dan BEM Universitas Gunadharma.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengonfirmasi partisipasi besar dari seluruh BEM fakultas di kampusnya. Dalam aksi ini, para mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
- Stop Pemborosan APBN: Mendesak pemerintah menghentikan pengeluaran anggaran negara yang dinilai tidak produktif.
- Stabilisasi Harga: Menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Evaluasi Program MBG: Meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Stop Militerisme Sipil: Menolak praktik militerisme dalam ranah penanganan masalah sipil.
- Tanggung Jawab Pemerintah: Menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan dalam kebijakan pemerintah dan berhenti bersikap mengelak.
Menutup keterangannya, Kombes Pol Budi Hermanto mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap tertib dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan agar massa tidak membawa benda-benda berbahaya, tidak melakukan aksi perusakan fasilitas publik, serta tetap menghormati hak pengguna jalan lainnya demi menjaga situasi tetap kondusif. (Red)
