Lampung Timur, Studio2News – Harapan baru muncul bagi ribuan petani singkong di Kabupaten Lampung Timur setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan dialog langsung di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Rabu (15/7/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun krusial tersebut, berbagai permasalahan klasik yang menghimpit ekonomi petani dikupas tuntas.
Petani menyampaikan keresahan mendalam terkait anjloknya harga singkong yang tidak menentu. Mereka mendesak pemerintah agar menetapkan harga dasar minimal di atas Rp2.500 per kilogram guna menjaga keberlangsungan usaha tani.
Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan sedang merancang skema perlindungan konkret. Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan pembatasan impor ubi kayu dan produk turunannya. Penetapan harga acuan serta standarisasi alat ukur dan timbangan akan segera diberlakukan untuk menjamin keadilan di tingkat petani.
Selain harga, kondisi infrastruktur jalan yang rusak menjadi sorotan tajam karena dinilai menghambat distribusi hasil panen. Gibran berkomitmen untuk mengakhiri polemik saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
” Jalan-jalan yang menopang kegiatan ekonomi akan kami prioritaskan,” tegas Gibran.
Di sisi lain, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, mengungkapkan bahwa wilayahnya merupakan sentra penghasil singkong terbesar kedua di Provinsi Lampung dengan produksi mencapai 1,1 juta ton per tahun. Ia memastikan bahwa perbaikan ruas jalan yang dikeluhkan warga telah masuk dalam APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2026 dan akan segera direalisasikan. Untuk mengatasi kendala lahan tadah hujan, pemkab juga tengah menggencarkan program pompanisasi.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menambahkan bahwa perlindungan petani di tingkat provinsi telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang acuan harga pembelian singkong. Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Lampung kini tengah mengembangkan kawasan industri bioetanol bersama PTPN serta mengusulkan pembangunan pusat riset ubi kayu nasional di Lampung.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum krusial bagi kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi para petani dalam mencapai kesejahteraan serta mengukuhkan posisi Lampung sebagai lumbung singkong nasional. (Red).
