JAKARTA, studio2news — Indonesia resmi bergabung dengan kampanye global 50-in-5, sebuah inisiatif internasional yang berfokus pada percepatan pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang aman, inklusif, dan berpusat pada masyarakat. Bergabungnya Indonesia dalam gerakan ini menandai langkah strategis dalam memposisikan transformasi digital tidak sekadar sebagai ajang pembangunan aplikasi, melainkan sebagai alat untuk menciptakan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Kampanye 50-in-5 mempertemukan pemerintah dan mitra global untuk memperkuat pilar infrastruktur digital, mulai dari identitas digital, sistem pembayaran, pertukaran data yang aman, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), hingga portal layanan terpadu.
Dalam pidatonya di OECD Global Symposium 2026 di Seoul, Korea Selatan, Jumat (29/5/2026), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa transformasi digital harus berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Masyarakat tidak merasakan kehadiran pemerintah melalui istilah teknis, melainkan lewat pengalaman nyata saat layanan publik menjadi lebih mudah diakses. Bagi Indonesia, DPI bukan sekadar menghubungkan sistem, tapi memastikan pemerintah lebih responsif dan benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Menteri Rini.
Ia memberikan contoh nyata, seperti seorang lansia yang tidak lagi harus berurusan dengan birokrasi berbelit, atau ibu rumah tangga di desa yang kini dapat menghemat waktu dan tenaga karena proses administrasi yang lebih efisien.
Sebagai negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia memanfaatkan DPI untuk mengurangi kesenjangan layanan. Berbagai komponen strategis kini menjadi tulang punggung ekosistem digital nasional. Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah mencatatkan 19,35 juta aktivasi per 19 Mei 2026. Pemerintah menargetkan ekspansi hingga 50 juta pengguna melalui mekanisme digital onboarding berbasis face recognition dan liveness detection.
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah telah mengintegrasikan 447 instansi hingga April 2026. Selain itu, portal layanan terpadu INAku kini menjadi pintu gerbang utama masyarakat mengakses layanan pemerintah dengan dukungan verifiable credential.
QRIS mencatat pertumbuhan impresif dengan lebih dari 10,33 miliar transaksi, yang melibatkan 58 juta pengguna dan 41 juta merchant (didominasi UMKM). Jangkauan QRIS kini telah melintasi batas negara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Tiongkok.
Bukti nyata efisiensi berbasis DPI terlihat pada transformasi perlindungan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Melalui integrasi data dan biometrik, proses verifikasi penerima manfaat yang dulunya memakan waktu 75 hingga 200 hari, kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit hingga maksimal enam jam.
Pemerintah menyadari bahwa transformasi digital memerlukan kolaborasi luas—mulai dari akademisi, sektor swasta, hingga mitra internasional seperti World Bank, ADB, UNDP, dan OECD.
Sebagai wujud kepemimpinan di tingkat global, Indonesia tengah menyiapkan diri menjadi tuan rumah Global DPI Summit 2027 di Bali. Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menyatakan bahwa forum tersebut akan menjadi wadah pertukaran praktik terbaik pembangunan DPI dunia.
“Partisipasi Indonesia dalam 50-in-5 mencerminkan keyakinan bahwa masa depan pemerintahan digital ditentukan oleh seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Pada akhirnya, transformasi digital adalah tentang memastikan tidak ada warga yang merasa terlalu jauh untuk dijangkau, terlalu kecil untuk didengar, atau terlalu tertinggal oleh kemajuan zaman,” pungkas Cahyono. (Red).
Sumber Berita : detik.com
