Perkara pembangunan daerah sering kali bukan soal ada atau tidaknya anggaran, melainkan sejauh mana para pemangku kebijakan mau menurunkan ego demi kepentingan rakyat.
Potret kontras inilah yang hari ini sedang terpajang jelas ketika kita menyandingkan Lampung Utara dengan kabupaten tetangganya, Tanggamus.
Hingga saat ini, publik Lampung Utara masih disuguhi “kegaduhan” yang tak kunjung usai terkait rencana pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Sebuah angka yang tidak sedikit, Namun, esensi dari pinjaman ini adalah untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang sudah lama didambakan masyarakat.
Anehnya, alih-alih fokus pada substansi bagaimana mengawal dana tersebut agar tepat sasaran, sebagian kalangan elit di Lampung Utara justru sibuk meributkannya.
Jangankan disetujui, prosesnya saja masih jauh, tetapi ombak-ombak penolakan dan perdebatan kusir sudah ditancapkan kuat-kuat baik secara terang-terangan maupun di media sosial. Entah apa yang dicari. Apakah ini murni karena kekhawatiran atas beban fiskal daerah, ataukah ada bumbu-bumbu politis yang sengaja diracik demi panggung menjelang kontestasi? Entahlah.
Yang jelas, riuh rendah di tingkat elit ini hanya menyisakan kerugian bagi masyarakat bawah yang saban hari harus melewati jalanan rusak.
Sementara di Lampung Utara energinya habis untuk berdebat, Kabupaten Tanggamus justru memperlihatkan pemandangan yang bertolak belakang. Tanpa banyak drama, pemerintah dan pemangku kebijakan di sana telah melangkah lebih maju.
Mereka (Tanggamus) dengan tangan terbuka menyambut kedatangan tim PT SMI (Persero) untuk melakukan verifikasi teknis terkait pengajuan pinjaman daerah senilai Rp65 miliar.
Bagi Tanggamus, dana pinjaman tersebut adalah modal kerja yang siap dieksekusi untuk merehabilitasi jalan dan jembatan. Mereka sadar, menunda pembangunan hanya karena alergi terhadap instrumen pembiayaan seperti pinjaman daerah adalah bentuk kemunduran.
Selama pinjaman itu digunakan untuk sektor produktif yang menunjang ekonomi warga bukan untuk belanja konsumtif maka itu adalah langkah yang rasional dan legal secara regulasi.
Kontras ini sungguh menyentil akal sehat kita. Di satu sisi, ada daerah yang bergerak cepat, menjemput bola, dan siap membangun dengan modal yang ada. Di sisi lain, di bumi Ragam Tunas Lampung, jangankan membangun, baru sekadar merencanakan saja pintunya sudah digedor oleh polemik yang tak berkesudahan.
Jika para elit di Lampung Utara terus memelihara tradisi “meributkan hal yang belum pasti”, maka jangan heran jika ketertinggalan infrastruktur di daerah ini akan semakin menganga dibanding kabupaten-kabupaten tetangga.
Rakyat tidak butuh perdebatan siapa yang paling kritis di ruang rapat yang sejuk. Rakyat hanya butuh kepastian kapan jalan di depan rumah mereka tidak lagi berlumpur. Sudah saatnya ego sektoral dan syak wasangka politik dikesampingkan.
Jika Tanggamus bisa bergerak maju dengan optimisme, mengapa Lampung Utara harus terus terjebak dalam lingkaran perdebatan yang melelahkan?.
