Pesisir Barat- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat resmi memulai langkah strategis penataan ruang birokrasi melalui penyusunan Dokumen Kajian Pengembangan Kompleks Perkantoran Terpadu Berbasis Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan. Agenda krusial yang berlangsung di Gedung Lamban Juang, Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah pada Selasa (21/07/2026) kemarin ini ditargetkan menjadi cetak biru (blueprint) arah pembangunan pusat pemerintahan baru yang modern dan terintegrasi.
Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan menegaskan bahwa transformasi kawasan pemerintahan ini dinilai mendesak seiring meningkatnya dinamika pelayanan publik dan kebutuhan integrasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana perkantoran terpadu ini tidak sekadar berfokus pada fisik bangunan, tetapi mengusung konsep Kawasan Hijau & Resilien (Green & Resilient Government Complex).
“Pembangunan daerah yang berkualitas menuntut efisiensi sarana pemerintahan. Melalui kajian ini, kita merancang kawasan perkantoran terpadu yang modern, representatif untuk jangka panjang, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan,” ujar Bupati Dedi Irawan saat membuka agenda ekspose tersebut.
Penyusunan dokumen teknis yang melibatkan konsultan independen PT Bumi Karya Konsultan ini memuat pilar-pilar utama rancangan infrastruktur birokrasi Pesisir Barat ke depan:
- Penataan Ruang & Efisiensi Lahan: Menerapkan zonasi terpadu untuk memangkas sekat geografis antar-dinas guna mempercepat koordinasi birokrasi.
- Konstruksi Ramah Lingkungan (Green Building): Mengoptimalkan konservasi lingkungan, vegetasi alami, serta sistem pengelolaan limbah yang ramah ekosistem.
- Efisiensi Energi & Sumber Daya: Merancang arsitektur gedung hemat energi, pemanfaatan pencahayaan alami, serta potensi energi terbarukan.
- Infrastruktur Mitigasi Bencana: Mengingat karakter geografis wilayah, desain kawasan wajib memuat aspek ketahanan bencana dan jalur evakuasi yang memadai.
- Aksesibilitas & Inklusivitas: Menjamin kenyamanan mobilitas bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat umum, termasuk fasilitas ramah disabilitas.
- Integrasi Digital & Pusat Pelayanan: Menyiapkan tata ruang yang mendukung integrasi sistem informasi dan komunikasi (smart governance).
- Kelayakan Finansial Daerah: Menyusun skema pembangunan yang realistis dan terukur sesuai kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Narasumber kajian dari PT Bumi Karya Konsultan, Riyad Maulana, memaparkan kerangka teknis perancangan kawasan di hadapan jajaran pejabat daerah yang hadir, termasuk Kepala Bappeda, Gunawan serta Kepala Dinas Kominfo Belly Oscar.
Untuk memastikan dokumen rencana ini tidak sebatas wacana di atas kertas, Bupati menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk memasok data sektoral yang presisi dan realistis.
Kajian ini bertindak sebagai landasan hukum dan teknis (feasibility study). Seluruh pimpinan OPD diminta proaktif memberikan masukan konstruktif agar desain kompleks perkantoran benar-benar sesuai dengan proyeksi pertumbuhan daerah hingga puluhan tahun mendatang.
Dengan dimulainya tahapan kajian teknis ini, Pemkab Pesisir Barat optimistis dapat merealisasikan pusat pemerintahan terpadu yang berwawasan lingkungan sekaligus menjadi simbol modernisasi pelayanan publik di kawasan pesisir Lampung. (Red)
