JAKARTA – Rencana besar Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana sempat memicu polemik publik sebelum akhirnya berujung pada perombakan struktur organisasi pada Juni 2026. Sorotan utama tertuju pada rencana pengadaan logistik dan tata kelola yang dinilai sarat dengan kontroversi.
Salah satu rencana yang paling mencuri perhatian adalah pengadaan 25.000 unit motor listrik dengan nilai proyek fantastis mencapai Rp1,05 triliun. Motor-motor tersebut sedianya ditujukan untuk mendukung mobilitas distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah pedesaan dengan medan distribusi yang menantang.
Namun, proyek ini tidak berjalan mulus dan justru memicu kecurigaan publik. Proses penganggaran motor listrik tersebut sempat menuai tanda tanya lantaran sempat ditolak dalam pembahasan awal, namun secara tiba-tiba kembali lolos. Kejanggalan alokasi anggaran ini dikabarkan berujung pada tindakan tegas berupa pencopotan sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan yang dinilai bertanggung jawab atas lolosnya anggaran tersebut.
Selain pengadaan armada, BGN juga merancang dua kebijakan strategis lainnya yang menuai kritik tajam. Dua kebijakan tersebut adalah Pengadaan Jasa Pengelolaan Opini Publik dengan menelan anggaran senilai Rp800 juta dialokasikan untuk jasa pengelolaan opini, yang memicu pertanyaan mengenai urgensi penggunaan dana negara untuk kepentingan citra.
Dan Lembaga Sertifikasi Higienis Dapur, dalam kebijakan ini BGN berencana membentuk badan baru untuk melakukan sertifikasi higienis pada dapur-dapur mitra program MBG. Rencana ini ditentang keras oleh DPR dengan kekhawatiran kuat bahwa lembaga tersebut justru akan menjadi celah baru bagi praktik pungutan liar (pungli) di lapangan.
Kebijakan terbaru sebelum adanya perombakan, Dadan berinisiasi menerapkan Makan Gizi Gratis (MBG) bagi siswa yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
Rangkaian rencana pengadaan tersebut kini menjadi catatan evaluasi penting bagi tata kelola BGN. Hingga berita ini diturunkan, kebijakan-kebijakan yang sempat memicu polemik ini telah dihentikan seiring dengan perubahan kepemimpinan di BGN pada Juni 2026. (Red).
