METRO, studio2news – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro resmi menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan sosial nasional yang dirancang agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Menariknya, Kota Metro dipercaya menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) digitalisasi bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Bantuan Sosial Tahun 2026 yang digelar di Kota Metro. Agenda ini dihadiri oleh perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat, Lurah, serta berbagai unsur pelayanan masyarakat.
Dalam sambutan Wali Kota Metro yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Helmi Zain, dijelaskan bahwa digitalisasi bansos ini menjadi langkah krusial untuk membenahi sengkarut penyaluran bantuan yang kerap dikeluhkan masyarakat akibat persoalan akurasi data.
“Kita masih sering mendengar masyarakat yang dinilai mampu justru tetap menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan belum tersentuh bantuan sosial,” ujar Helmi Zain.
Menurut Helmi, kondisi tersebut selama ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari subjektivitas saat pendataan, lemahnya sistem verifikasi, hingga keterlambatan pembaruan data penerima. Oleh sebab itu, digitalisasi hadir sebagai solusi mutakhir untuk meminimalkan kesalahan (error) data sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran.
Melalui sistem baru ini, penyaluran bansos akan terintegrasi langsung dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta sistem administrasi kependudukan nasional. Selain itu, Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan digunakan sebagai sarana verifikasi utama guna mencegah adanya duplikasi penerima bantuan.
Program digitalisasi bansos ini juga dirancang dengan pendekatan people-centric atau berorientasi pada kemudahan masyarakat. Ke depan, warga dapat melakukan pendaftaran bansos secara mandiri melalui Portal Perlinsos, maupun dibantu oleh agen pendamping melalui proses verifikasi biometrik yang terintegrasi lintas lembaga.
Selain meningkatkan akurasi, program ini juga diproyeksikan mampu memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan estimasi pemerintah pusat, digitalisasi bansos ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp101 triliun sampai Rp127 triliun secara nasional.
Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Handayani Ningrum, mengapresiasi kesiapan Pemkot Metro. Ia menyebutkan bahwa sistem ini tidak hanya membenahi data, tetapi juga mendorong inklusi keuangan karena dana bantuan akan langsung ditransfer ke rekening penerima.
“Masyarakat nantinya bisa mendaftar mandiri via aplikasi Perlinsos. Dana bantuan yang masuk ke rekening dapat langsung digunakan melalui mobile banking, QRIS, ATM, maupun agen perbankan. Ini akan mengurangi kesalahan data, mempercepat pelayanan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Metro,” papar Handayani.
Senada dengan hal tersebut, Aulia Fahrunnisa dari Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung menambahkan bahwa program di 42 kabupaten/kota ini mengandalkan integrasi teknologi yang kuat. Ia mencontohkan kesuksesan pilot project serupa yang sebelumnya telah diuji coba di wilayah lain.
“Uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana 359 ribu keluarga berhasil terdaftar dalam waktu kurang dari satu bulan. Sistem digital ini terbukti mampu mengurangi salah sasaran dan meningkatkan akuntabilitas. Ini menjadi langkah persiapan penting menuju implementasi sistem bansos digital secara nasional,” pungkas Aulia. (Red)
