Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat koordinasi lintas sektor guna memastikan efektivitas fiskal Nasional. Dalam pertemuan strategis di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara membedah sejumlah isu krusial dengan fokus khusus pada penguatan instrumen insentif fiskal bagi daerah berprestasi serta keberlanjutan pembiayaan strategis daerah.
Pertemuan tingkat tinggi ini menempatkan skema penghargaan fiskal sebagai instrumen vital dalam mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Pemerintah menilai pemberian insentif dan bantuan khusus berbasis kinerja bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan strategi jitu untuk merangsang iklim kompetitif yang sehat di kalangan kepala daerah.
Melalui kategori penilaian yang terukur, insentif fiskal diharapkan mampu memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas keuangan, serta efektivitas pelayanan publik. Langkah ini sekaligus menjadi stimulus bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal tanpa mengandalkan alokasi belanja yang tidak produktif
Selain memperkuat skema insentif bagi daerah berprestasi, Mendagri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut turut memetakan tantangan fiskal di berbagai daerah.
Kemendagri dan Kemenkeu sepakat membentuk tim teknis gabungan guna merumuskan solusi komprehensif bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Perhatian khusus akan diberikan kepada daerah yang porsi belanja pegawainya masih mendominasi struktur APBD (mencapai angka 40 hingga 50 persen), agar ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap terjaga.
Di sisi lain, aspek kesinambungan pembangunan nasional tetap menjadi prioritas utama. Mendagri memastikan bahwa pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatera untuk tahun anggaran 2027 telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan, sejalan dengan roadmap rencana induk yang membentang dari 2026 hingga 2028.
Senada dengan hal tersebut, Menkeu Suahasil Nazara menekankan pentingnya eksekusi anggaran yang disiplin dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa seluruh program rehab-rekon yang telah dialokasikan pada tahun 2026 wajib diselesaikan secara tuntas sebelum melangkah ke tahap perencanaan tahun 2027 dan 2028.
“Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai,” tegas Suahasil.
Melalui kombinasi antara apresiasi kinerja melalui insentif fiskal yang kompetitif dan disiplin penganggaran pembangunan yang ketat, pemerintah optimistis stabilitas fiskal daerah dan percepatan pemulihan nasional dapat berjalan secara beriringan dan berkelanjutan. (Red)
