Jakarta- Nanik S. Deyang secara resmi mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan krusial tersebut diambil dengan alasan kesehatan, di mana Nanik dijadwalkan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.
Langkah ini menjadi sorotan publik mengingat BGN merupakan salah satu badan strategis dalam mengawal program-program krusial pemerintah, khususnya di bidang pemenuhan gizi nasional.
Melalui pernyataan resmi di akun Facebook pribadinya pada Rabu (22/7/2026), Nanik menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto atas ketidakmampuannya melanjutkan tugas sebagai kepala lembaga.
“Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya, rencananya hari ini, Rabu (22/7) saya berangkat,” ungkap Nanik.
Guna mengantisipasi spekulasi publik mengenai fasilitas medis dalam negeri, Nanik menegaskan bahwa keputusan berobat ke luar negeri murni diambil untuk mendapatkan second opinion medis berdasarkan rekomendasi kerabat, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kapabilitas para medis di Indonesia.
Merespons permohonan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dapat memahami kondisi kesehatan Nanik dan menyetujui pengunduran dirinya. Kendati demikian, komitmen dan kapabilitas Nanik dinilai tetap dibutuhkan untuk mengawal arah kebijakan BGN.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah berencana membentuk Dewan Pengawas (Dewas) BGN, di mana Nanik diproyeksikan untuk memimpin struktur baru tersebut.
- Pengunduran Diri Nanik S. Deyang mundur dari posisi Kepala BGN untuk fokus pada pemulihan kesehatan.
- Peran Baru. Diproyeksikan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BGN guna memastikan tata kelola dan pengawasan program tetap berjalan optimal.
Perubahan struktur ini menandai babak baru dalam penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional. Transisi peran Nanik dari eksekutif operasional (Kepala BGN) menjadi pengawas (Ketua Dewas) dinilai sebagai kompromi manajerial yang bijak memungkinkan beliau fokus pada pemulihan kesehatan tanpa kehilangan kontribusi pemikirannya dalam mengawasi efektivitas program gizi Nasional.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen keberlanjutan program-prokyakyat Pemerintah agar tetap berjalan akuntabel, efisien, dan tepat sasaran di bawah pengawasan pihak-pihak yang berpengalaman. (Red)
