JAKARTA, studio2news – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengintensifkan upaya validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pihak sekolah hingga pemerintah daerah, guna menjamin penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan merata.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa akurasi data merupakan pilar utama dalam menyukseskan program tersebut.
“Validasi data penerima manfaat adalah prioritas utama kami agar program MBG berjalan efektif. Selain mengintegrasikan data dari berbagai wali data, kami melakukan verifikasi berlapis secara langsung hingga ke tingkat akar rumput untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony di Jakarta, Senin (1/6/2026) kemarin.
Proses verifikasi ini dijalankan melalui koordinasi intensif antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah serta kepala desa setempat. Mekanisme ini mencakup pendataan dan pencocokan data bagi kelompok sasaran yang meliputi, Ibu hamil dan ibu menyusui, Balita, Peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, Santri di pondok pesantren.
Demi menjamin transparansi, BGN kini menyediakan akses publik untuk memantau hasil validasi melalui dasbor validasidatapm.bgn.go.id. Sony juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kepala sekolah, pengelola posyandu, hingga kepala daerah, untuk proaktif memverifikasi data di wilayah kerja masing-masing.
“Apabila masyarakat menemukan ibu hamil, menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, mohon segera informasikan melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp kami di 0851-1139-4466,” tambah Sony.
Sony menjelaskan bahwa basis data yang digunakan saat ini merupakan hasil pendataan awal periode Mei hingga Juli 2024. Saat itu, pengumpulan data dilakukan dengan dukungan Babinsa secara berjenjang hingga tingkat Kodam.
Ia mengakui bahwa pada masa awal tersebut, BGN menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional, yang sempat membatasi optimalisasi koordinasi formal lintas instansi. Namun, saat ini, dengan penguatan koordinasi antar-kementerian dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, BGN optimistis mampu menghasilkan basis data yang lebih presisi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Data yang valid dan mutakhir ini diharapkan menjadi fondasi kokoh untuk memastikan keberlanjutan Program MBG agar dapat memberikan dampak nyata bagi seluruh kelompok sasaran di Indonesia. (Red).
