Jakarta- Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke tahap penyidikan. Kasus yang disinyalir telah berlangsung selama delapan tahun terakhir (periode 2018–2026) ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, melainkan juga dituding menjadi pemicu utama kelumpuhan listrik (blackout) massal di sejumlah wilayah Indonesia.
Keputusan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan ditetapkan per 4 Juli 2026 setelah melalui proses penyelidikan komprehensif. Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, mengonfirmasi bahwa fokus awal penyidikan mengarah pada dugaan penyimpangan hukum yang melibatkan dua korporasi swasta, yakni PT OBB dan PT PRA (atau PT BRA).
Kedua perusahaan ini merupakan rekanan yang bertanggung jawab dalam rantai pasok komoditas batu bara untuk pemenuhan kebutuhan energi primer di sejumlah PLTU strategis.
Praktik rasuah dalam pemenuhan batu bara domestik ini menggunakan modus klasik namun berdampak sistemik, yakni manipulasi spesifikasi. Penyidik menemukan adanya ketidaksesuaian antara volume (kuantitas) yang dilaporkan dengan yang dikirimkan, serta penurunan standar kalori (kualitas) batu bara dari kontrak yang disepakati.
Dampaknya fatal. Penurunan kualitas batu bara di bawah standar operasional PLTU memicu degradasi performa mesin pembangkit. Berdasarkan analisis awal kepolisian, defisit pasokan dan penurunan kualitas inilah yang berkontribusi langsung pada gangguan stabilitas jaringan listrik, hingga mengakibatkan pemadaman total (blackout) di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian Jabodetabek.
Indikasi kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun. Angka yang fantastis ini tidak hanya dihitung dari nilai nominal korupsi pengadaan, melainkan juga mengakomodasi efek domino (multiplier effect) dari kerugian perekonomian masyarakat dan industri akibat blackout.
Kendati demikian, angka Rp 5 triliun tersebut masih merupakan estimasi awal penyidik. Untuk mendapatkan kepastian hukum yang rigid di pengadilan, Polri saat ini tengah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigasi menyeluruh guna menghitung kerugian riil negara (real loss).
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 16 orang saksi dari total 34 orang yang dijadwalkan dalam pemanggilan awal. Guna mendalami aspek legalitas pembagian kuota pasokan dan pengawasan tata kelola energi, Kortas Tipikor Polri mengonfirmasi akan segera memanggil dan memeriksa jajaran pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan pihak regulator dinilai krusial untuk melihat sejauh mana celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh para pelaku selama bertahun-tahun. (Red)
