Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) langsung fokus pada misi krusial melakukan pengetatan ikat pinggang alias efisiensi anggaran untuk program andalan Pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), tanpa harus mengorbankan jumlah penerima manfaat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers perdananya di Gedung BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Nanik mengungkapkan bahwa jajaran pimpinan BGN telah memulai konsolidasi internal untuk menyusun rencana kerja yang lebih taktis dan hemat.
“Pada hari ini kami unsur pimpinan telah memulai konsolidasi internal BGN. Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” ujar Nanik kepada awak media.
Langkah efisiensi ini menjadi harga mati mengingat anggaran BGN dilaporkan telah mengalami pemangkasan signifikan hingga kini menyisakan Rp268 triliun. Kendati ruang fiskal menyempit, BGN optimistis target sasaran program tidak akan terganggu. Bahkan, pihaknya terus mencari celah untuk menekan pengeluaran logistik dan operasional lebih jauh lagi.
Untuk mencapai target efisiensi tersebut, Nanik membeberkan empat langkah strategis yang akan segera dieksekusi oleh BGN yakni pemetaan ulang secara presisi dan berbasis data terhadap seluruh calon penerima manfaat program MBG, Penghentian sementara proyek pembangunan dapur-dapur umum baru di berbagai wilayah. Audit total terhadap dapur yang sudah beroperasi, meliputi standardisasi kualitas makanan, perbaikan fasilitas, hingga pelatihan SDM dan Memperluas jangkauan program MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menggunakan pendanaan non-APBN.
Sadar bahwa program Makan Bergizi Gratis ini memotong porsi anggaran Negara yang cukup besar dan menjadi sorotan tajam publik, Nanik menegaskan bahwa BGN berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas.
Ke depan, BGN berjanji akan membuka saluran komunikasi yang lebih intens dan transparan dengan masyarakat. Perkembangan, kendala, hingga capaian dari program MBG ini akan disampaikan secara berkala melalui konferensi pers rutin.
Langkah berani BGN melakukan moratorium penambahan dapur dan melirik pendanaan alternatif untuk wilayah 3T dinilai banyak pihak sebagai strategi realistis. (Red)
