BANDAR LAMPUNG, studio2news – Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah Tahun 2026, yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/6/2026).
Sekda Marindo menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen krusial untuk memastikan setiap program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan Wakil Gubernur, Jihan Nurlela, yang fokus pada peningkatan kualitas tata kelola agar setiap rupiah dalam APBD mampu menghasilkan output pembangunan yang terukur.
“Pak Gubernur menekankan agar tata kelola berjalan baik. Setiap program dan subkegiatan dalam APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ujar Marindo.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda memaparkan progres positif kinerja Pemprov Lampung. Saat ini, Provinsi Lampung telah meraih predikat BB untuk SAKIP, sementara nilai Reformasi Birokrasi (RB) meningkat dari 82 menjadi 84 (predikat A-).
Meski capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, Marindo mengingatkan agar jajaran ASN tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan bahwa peningkatan skor harus linear dengan perbaikan kinerja di lapangan.
“Yang kita kejar bukan sekadar nilai di atas kertas. Yang terpenting adalah bagaimana kinerja nyata setiap ASN tercermin secara akurat dalam sistem dan laporan akuntabilitas,” tegasnya.
Hadir sebagai narasumber, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Budi Prawira, memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menyebut Lampung sebagai salah satu provinsi dengan kualitas SAKIP dan RB terbaik di tingkat daerah.
Budi mendorong Pemprov Lampung untuk menjadi motor penggerak bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. “Mengingat belum ada kabupaten/kota di Lampung yang meraih predikat BB, Pemprov diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam membina dan menularkan praktik terbaik tata kelola pemerintahan kepada daerah di bawahnya,” ungkap Budi.
Selain SAKIP, kegiatan ini juga memacu percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI). Hingga saat ini, baru Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang berhasil meraih predikat ZI.
Sekda Marindo berharap capaian ini segera diikuti oleh unit kerja lain, khususnya instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia pun menginstruksikan Inspektorat, Bappeda, dan Biro Organisasi untuk terus bersinergi dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja.
Dengan asistensi intensif dari Kementerian PANRB, Pemprov Lampung optimis dapat mewujudkan birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan efektif guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Lampung. (Sandi Putra/Red).
