TULANG BAWANG BARAT, studio2news – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kabupaten Tubaba sukses mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung untuk yang ke-15 kalinya secara beruntun.
Prestasi membanggakan ini ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dokumen LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, dan Ketua DPRD Tubaba, Busroni, di Auditorium BPK Lampung, Kota Bandar Lampung. Jumat (29/05/2026) kemarin.
Menanggapi capaian ini, Bupati Tubaba Novriwan Jaya menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerja keras kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan penuh dari pihak legislatif.
“Kami sangat bersyukur atas Opini WTP yang kembali diraih. Namun, capaian ini bukan akhir dari segalanya. Sinergi dengan berbagai pihak, terutama dari DPRD Tubaba dalam melaksanakan fungsi penyusunan, perencanaan anggaran, serta pengawasan program kerja pemerintah daerah menjadi kunci dalam perbaikan tata kelola keuangan ke depan,” ujar Novriwan.
Lebih lanjut, dalam merespons arahan BPK terkait 14 permasalahan berulang dan target penyelesaian rekomendasi hingga 100 persen, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, menegaskan bahwa Pemkab Tubaba akan segera melakukan penataan internal. Fokus utama pembenahan meliputi, Penyesuaian Belanja Pegawai, Menekan alokasi maksimal hingga batas 30%. Optimalisasi Mandatory Spending, Mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal sebesar 40% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Keseimbangan Sektor Lain, Tetap memprioritaskan sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik. Iwan Mursalin juga memberikan instruksi tegas kepada jajaran pimpinan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
“Untuk perbaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan keuangan daerah, saya meminta kepada seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadikannya atensi utama dan segera melakukan perbaikan-perbaikan konkret,” tegas Iwan. (Red).
