Jawa Barat- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang posisi strategis dalam memastikan keberlangsungan pembangunan nasional. Sinergi lintas sektoral ini dinilai krusial guna menjamin bahwa setiap proyek pembangunan berjalan aman, lancar, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko AHY saat memaparkan materi dalam Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, pekan lalu Forum strategis ini dihadiri oleh 445 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan Sespim Polri, yang turut melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan, hingga perwakilan mancanegara.
“Kita jangan hanya berpikir membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih bermanfaat dan berdampak pada masyarakat,” ujar Menko AHY di hadapan para peserta didik.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan nasional tidak semata-mata direpresentasikan oleh kuantitas infrastruktur fisik yang berdiri. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menciptakan stabilitas keamanan, memperlancar mobilitas publik, melindungi hak-hak warga negara, serta membuka multiplier effect berupa peningkatan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Dalam kerangka kolaborasi antara Polri dan Kemenko Infrastruktur, cakupan kerja sama difokuskan pada pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN), kelancaran rantai pasok dan distribusi logistik, serta penguatan tata kelola berbasis kepastian hukum.
Langkah kolaboratif ini juga diarahkan untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan, seperti konflik pemanfaatan ruang, risiko sosial, hambatan teknis proyek, hingga potensi gangguan terhadap pelayanan publik.
Sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan, Menko AHY menaruh perhatian serius terhadap upaya pemberantasan mafia tanah. Kebijakan ini dinilai esensial guna memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.
Isu krusial lain yang menjadi sorotan adalah penertiban kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading / ODOL). Menko AHY menekankan bahwa penegakan aturan terhadap pelanggaran ODOL mendesak dilakukan demi memelihara umur layanan infrastruktur jalan, menekan angka kecelakaan fatal, serta menjamin kelancaran arus distribusi barang.
“Sering kita sedih mendengar kabar, membaca satu keluarga habis ditabrak ODOL. Padahal mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak salah apa-apa,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Selain itu, ia menggarisbawahi urgensi koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi momen mobilitas tinggi, seperti periode Idulfitri (Lebaran) serta Natal dan Tahun Baru (Nataru). Koordinasi yang solid dibutuhkan untuk mengamankan kelancaran perjalanan darat, kereta api, maupun moda logistik lainnya.
Menko AHY turut mendorong penguatan fungsi pencegahan (preventive strike) dan deteksi dini yang diintegrasikan dengan pendekatan pelayanan publik yang humanis. Ia berharap kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak sekadar menjadi instrumen penegak hukum dan penjaga ketertiban, melainkan katalisator yang memberikan rasa aman serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan.
“Polri bersama masyarakat, saya rasa ini bukan hanya sekadar jargon, melainkan harus menjadi spirit,” tegasnya.
Melalui sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah dan aparat penegak hukum, stabilitas nasional diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika pembangunan infrastruktur yang masif.
Dialog Kebangsaan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Sespim Lemdiklat Polri, di antaranya Koordinator Widyaiswara Sespim Irjen Pol Tony Ariadi Effendi, Koordinator Widyaiswara Sespimti Irjen Pol Joko Setiono, dan Kepala Sespimti Brigjen Pol Eko Suprihanto.
Menko AHY dalam kunjungan tersebut juga didampingi oleh Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, dan Irjen Pol Arief Rahman, serta Tenaga Ahli Menko Brigjen TNI Rio Neswan dan Yudhi Prasetyo Purnomo. (Red)
