Jakarta, Studio2News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Langkah ini diambil guna memastikan target nasional 400 ribu unit bedah rumah tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu.
Instruksi tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Pembahasan Efisiensi dan Progres Tahapan Program BSPS secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
“Tahun ini target kita 400 ribu unit. Mengingat sekarang sudah bulan Juli, saya minta ada percepatan signifikan. Program ini harus dieksekusi sesuai target yang ditetapkan,” ujar Tito.
Dalam rapat tersebut, Tito menyoroti masih lambannya respons sejumlah Pemda dalam verifikasi data calon penerima bantuan. Ia menekankan bahwa meskipun data calon penerima sudah tersedia, verifikasi di lapangan harus dilakukan dengan cermat agar memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Mendagri bahkan memberikan peringatan keras bagi daerah yang lalai. Menurutnya, jika usulan yang diajukan tidak memenuhi syarat, maka jatah kuota bedah rumah di daerah tersebut terancam dialihkan ke daerah lain yang lebih siap.
“Jangan sampai asal mengajukan. Jika target 200 unit namun yang memenuhi kriteria hanya 50, maka sisanya akan kita serahkan ke daerah lain. Jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa karena kuotanya dipangkas akibat ketidaksiapan verifikasi,” tegasnya.
Untuk mengurai hambatan pendataan, Mendagri memerintahkan Pemda memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten/kota. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat validasi data sehingga eksekusi di lapangan tidak lagi terkendala masalah administrasi.
Tito optimistis, jika program BSPS berjalan sesuai jadwal, dampaknya akan sangat masif bagi kemajuan daerah. Selain meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program ini diyakini mampu menekan angka kemiskinan, menyerap tenaga kerja lokal, dan memicu perputaran roda ekonomi daerah.
“Intinya, saya ingin rekan-rekan di wilayah mengambil langkah konkret. Fokus pada verifikasi kelayakan di lapangan agar program ini bisa dieksekusi dengan cepat dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Red).
