JAKARTA, Studio2News — Suasana di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026), tampak berbeda dan jauh lebih ketat dari hari-hari biasa. Peningkatan pengamanan ini dilakukan seiring dengan digelarnya agenda Rapat Paripurna DPR RI yang membahas sejumlah rancangan undang-undang strategis.
Pantauan di lokasi menunjukkan aparat kepolisian berseragam cokelat telah bersiaga di sejumlah titik vital, mulai dari sekitar Gerbang Pancasila hingga sepanjang Jalan Gelora, tepatnya dari Gedung Perbakin hingga SMA Negeri 24 Jakarta. Sementara itu, arus lalu lintas di ruas Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR dipadamkan dan disterilkan dari kendaraan bermotor. Seluruh pengendara dari arah tersebut dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda, Senayan.
Tidak hanya di area luar, pengamanan berlapis juga diberlakukan di dalam Kompleks Parlemen. Petugas keamanan berpakaian hitam tampak teliti memeriksa setiap tamu maupun karyawan yang hendak memasuki area gedung. Sejumlah personel gabungan TNI dan Polri turut disiagakan, lengkap dengan beberapa unit kendaraan taktis (rantis) yang terparkir di sejumlah titik strategis di lingkungan Gedung DPR.
Berdasarkan agenda resmi yang diterima Kompas.com, DPR RI pada hari ini menggelar Rapat Paripurna yang dimulai pukul 09.30 WIB. Sejumlah agenda penting dan krusial diagendakan untuk dibahas serta diambil keputusannya, di antaranya:
- Pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
- Pembahasan mengenai perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
- Perkembangan terbaru terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.
- Penyampaian laporan dari Tim Pengawas (Timwas) Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI.
Rangkaian aktivitas kedewanan ini dipastikan berlangsung padat hingga sore hari. Selepas rapat paripurna, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai rapat komisi serta alat kelengkapan dewan (AKD). Beberapa topik utama yang turut dibahas dalam rapat lanjutan tersebut meliputi pembahasan RUU Daerah Kepulauan, kerangka APBN 2027, evaluasi kinerja Badan Bank Tanah, hingga pengoptimalan penanganan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana. (Red)
