Studio2News — Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, ditutup dengan dinamika tinggi.
Ajang tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini tidak hanya diwarnai perubahan mekanisme pemilihan melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), tetapi juga diguncang perdebatan sengit, aksi demonstrasi, hingga bentrokan fisik di arena sidang.
Di tengah gelombang ketegangan tersebut, KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin akhirnya resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU terpilih untuk masa khidmat 2026-2031 melalui musyawarah mufakat oleh tim AHWA.
Dinamika muktamar mulai terasa sejak Sidang Pleno III ketika para peserta dihadapkan pada opsi perubahan mekanisme pemilihan ketua umum. Berdasarkan hasil voting yang dipimpin oleh Muhammad Nuh, sebanyak 401 peserta memilih metode penunjukan melalui AHWA, sementara 150 peserta menginginkan pemilihan langsung oleh muktamirin dari total 552 suara sah.
Sidang tersebut juga menetapkan sembilan kiai sepuh yang duduk sebagai anggota AHWA, yaitu:
- Nurul Huda Djazuli (Ploso)
- KH. Nuruzzahri Yahya
- Dr. KH. Baharuddin HS MA
- Miftachul Akhyar
- Afifuddin Muhajir
- Anwar Iskandar
- Anwar Manshur (Lirboyo)
- Dr. KH. Said Aqil Siroj
- KH. Abun Bunyamin, MA
Sementara itu, KH. Miftachul Akhyar kembali dipercaya dan terpilih kembali sebagai Rais Aam PBNU untuk periode yang sama.
Suasana muktamar memanas pada Sidang Pleno IV akibat perdebatan mengenai aturan masa jeda satu tahun bagi mantan anggota partai politik yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum. Sejumlah peserta, seperti perwakilan PCNU Tanjung Balai Mulyadi, memprotes keras aturan tersebut karena merasa aturan masa tunggu telah dihapus.
Kendati demikian, pimpinan sidang tetap mengesahkan aturan masa tunggu bagi eks pejabat politik tersebut. Keputusan ini langsung memantik reaksi keras di luar ruang sidang. Aksi demonstrasi pecah di depan pintu akses Gedung Serba Guna (GSG) Ponpes Bahrul Ulum pada Minggu (30/8/2026). Massa aksi meneriakkan dukungan kepada KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dan mengecam apa yang mereka sebut sebagai “anasir-anasir jahat” di tubuh muktamar.
Aksi saling dorong dan adu jotos tak terhindarkan hingga merobek beberapa atribut spanduk. Situasi yang kian memanas direspons cepat oleh panitia dengan mengerahkan satuan pengamanan Pagar Nusa dan Barisan Ansor Serba Guna (Banser) untuk mengamankan lokasi sidang.
Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa aturan syarat pencalonan tidak mengalami perubahan dan kericuhan yang terjadi merupakan wujud dinamika serta penyaluran aspirasi yang wajar dalam tradisi musyawarah NU. “Sudah 35 kali kita bermuktamar, dan selama 35 kali itu pula NU berhasil mengambil keputusan-keputusan yang disepakati bersama,” ujar Gus Ipul.
Sebelum proses pemilihan akhir oleh AHWA, Sidang Pleno menyaring lima nama bakal calon dengan perolehan suara tertinggi dari para muktamirin, yakni Abdul Hakim Mahfudz (472 suara), Zulfa Mustofa (262 suara), Abdussalam Sochib (261 suara), Yahya Cholil Staquf (258 suara), dan Abdul Ghofar Rozin (155 suara). Kelima nama tersebut kemudian diserahkan kepada Rais Aam untuk mendapatkan izin tertulis sebelum disidangkan di tingkat AHWA.
Hingga akhirnya, pada Senin (31/8/2026) pagi, KH Anwar Iskandar mengumumkan hasil keputusan mufakat AHWA yang menetapkan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus Ketua PWNU Jatim, Gus Kikin, sebagai Ketua Umum PBNU definitif.
Usai terpilih, Gus Kikin langsung mematok target prioritas dalam masa kepemimpinannya yang baru. Ia memberikan waktu maksimal satu bulan untuk merampungkan susunan kepengurusan PBNU agar roda organisasi dapat segera berjalan optimal.
“Target maksimal satu bulan kita ngisi dulu organisasi ini, tanpa itu kita bagaimana mau kerja,” ungkap Gus Kikin dilkutip Kompas.com
Selain itu, ia berpesan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan untuk mengesampingkan perbedaan dan kembali merapatkan barisan demi kemajuan bersama. Gus Kikin juga menegaskan kembali khittah organisasi bahwa NU merupakan wadah keagamaan dan kemasyarakatan, bukan arena politik praktis.
“Pesan untuk muktamirin, kita harus bersatu, kita harus bersama-sama, ini Nahdlatul Ulama milik bersama. NU itu adalah jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan untuk berpolitik,” tegasnya. (Red).
