Studio2News — Politikus perempuan nasional, Yenny Wahid, secara tegas menyayangkan aksi demonstrasi berujung kericuhan dan perusakan fasilitas dalam dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan akar budaya NU yang selalu mengedepankan jalan musyawarah.
“Sebetulnya demonstrasi, lalu kemudian chaos, marah-marah itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah. Semua hal, semua perbedaan seyogianya dimusyawarahkan,” kata Yenny di Jombang, Jawa Timur, Sabtu.
Pernyataan ini merespons ketegangan yang sempat mewarnai pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pasca-keluarnya sejumlah keputusan penting forum. Putri dari Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengingatkan, pihak-pihak yang merasa tidak puas seharusnya bisa legawa menerima hasil kesepakatan bersama para muktamirin tanpa harus melampiaskannya lewat tindakan destruktif.
“Kalau ada yang kecewa dengan hasil keputusan bukan kemudian dengan cara ngamuk-ngamuk, merusak fasilitas, merusak AC dan lain sebagainya. Itu bukan caranya NU,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yenny turut menyoroti krusialnya keputusan terkait masa idah politik yang telah disepakati dalam muktamar. Kebijakan tersebut dinilai vital untuk menjaga jarak aman antara institusi NU dan pusaran partai politik praktis, demi memastikan jamiyah tetap berada di posisi netral.
“NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik, NU itu politiknya kebangsaan,” tegas Yenny.
Ia menjabarkan, orientasi politik kebangsaan NU semestinya difokuskan sepenuhnya untuk mengawal kepentingan rakyat, merawat persatuan nasional, serta mendorong pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Menyinggung proses pemilihan lewat pembentukan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), Yenny menaruh harapan besar agar para kiai terpilih mampu melahirkan keputusan terbaik dalam menakhodai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU di periode mendatang.
“Semua alim, semuanya fakih. Kita tentu menaruh harapan besar bahwa beliau-beliau itu kemudian bisa mengambil keputusan yang paling pas dalam memilih Rais Aam maupun memilih kandidat ketua umum ke depannya nanti,” tuturnya.
Ia menutup dengan seruan agar seluruh kader dan muktamirin dapat berlapang dada menghormati ketetapan para ulama, demi menjaga marwah dan keberlangsungan organisasi dalam menghadapi tantangan besar di abad kedua NU. (Red).
