JAKARTA, studio2news – Pemerintah memastikan akan melakukan penyesuaian terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses penataan ulang atau refocusing program agar alokasi dana menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa langkah ini bukanlah pemangkasan sepihak, melainkan hasil dari perhitungan cermat atas kebutuhan riil program di lapangan.
“Bukan pemangkasan, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran. Melalui proses penataan ini, kita akan menghitung lebih cermat berapa sebenarnya total anggaran yang dibutuhkan,” ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026) kemarin.
Prasetyo menambahkan, pemerintah menargetkan penataan menyeluruh ini akan rampung dalam waktu satu bulan ke depan. Proses tersebut mencakup peninjauan ulang daftar penerima manfaat, termasuk memprioritaskan distribusi ke sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Kita akan menyepakati kembali sekolah mana saja yang masuk kategori prioritas penerima MBG. Sejak awal, SOP-nya memang menekankan pada skala prioritas,” jelasnya.
Dalam proses penataan ulang ini, pemerintah menegaskan fokus utama penyaluran MBG akan diarahkan pada daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, dalam dua pekan ke depan, pemerintah juga akan mengoptimalkan cakupan penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Menanggapi kebijakan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya akan patuh pada arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan anggaran ini.
“Kita ikuti keputusan Bapak Presiden. Mengenai besaran pastinya, kita tunggu hasil perhitungan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Ibu Nanik S. Deyang,” kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Hingga saat ini, pemerintah terus mematangkan koordinasi antara Kemenkeu, BGN, dan Kemenko Pangan untuk memastikan program makan bergizi ini tetap berjalan optimal bagi masyarakat yang paling membutuhkan. (Red)
