Surabaya- Kasus kriminalitas siber yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) kembali mencuat, kali ini mengungkap modus operandi yang memanfaatkan kerentanan para pencari kerja lokal. Kolaborasi antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dan Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 15 WNA asal China dan Vietnam yang diduga kuat menjalankan sindikat penipuan berbasis data pribadi di wilayah Sidoarjo dan Kota Batu pekan lalu.
Berbeda dengan kejahatan siber konvensional yang mengandalkan peretasan teknis (hacking), sindikat ini menggunakan pendekatan rekayasa sosial (social engineering) yang rapi. Mereka memanfaatkan tingginya kebutuhan lapangan kerja dengan membuka lowongan kerja palsu untuk posisi posisi administrasi (admin).
Melalui proses rekrutmen tersebut, pelaku dengan mudah mengumpulkan dokumen identitas resmi para pelamar. Setelah data pribadi berada di tangan pelaku, identitas tersebut disalahgunakan untuk membuka rekening di berbagai Bank Nasional serta mendaftarkan akun di sejumlah aplikasi digital.
Aspek krusial dari kejahatan ini terletak pada hilangnya kendali korban atas identitas mereka sendiri. Setelah rekening bank berhasil diterbitkan atas nama korban, pelaku segera mengubah seluruh akses keamanan, termasuk alamat email dan kata sandi. Akibatnya, rekening-rekening tersebut sepenuhnya dikuasai oleh sindikat tanpa adanya akses atau pengawasan dari pemilik sah identitas.
Aktivitas ilegal yang diperkirakan telah berjalan sejak awal tahun 2025 ini mengindikasikan adanya potensi tindak pidana lanjutan yang lebih besar. Pihak Kepolisian saat ini tengah mendalami aliran dana dan peruntukan rekening-rekening tersebut, yang diduga kuat menjadi instrumen penampungan uang untuk aktivitas melanggar hukum lainnya, seperti judi online atau pencucian uang (money laundering).
Pembongkaran jaringan ini bermula dari laporan seorang korban berinisial DFA, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penggerebekan di dua lokasi strategis, yaitu kawasan perumahan Citra Garden Sidoarjo dan sebuah vila di Kota Batu. Selain mengamankan belasan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat komunikasi dan dokumen perbankan.
Langkah tegas yang diambil oleh Polresta Sidoarjo dan pihak Imigrasi menjadi sinyal kuat penegakan hukum digital di Indonesia. Para pelaku kini dijerat dengan Pasal 67 ayat (1) juncto Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini memberikan ancaman pidana yang cukup berat, yakni hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal sebesar Rp5 miliar. (Red)
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk lebih selektif dan waspada saat membagikan dokumen sensitif (seperti KTP atau kartu keluarga) dalam proses lamaran pekerjaan. Di sisi lain, kasus ini juga menekankan pentingnya penguatan verifikasi berlapis oleh institusi perbankan saat melayani pembukaan rekening secara digital guna mencegah pemanfaatan identitas orang lain oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (Red)
