JAKARTA, studio2news – Pemerintah resmi melakukan penataan ulang (refocusing) secara menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi ini tidak hanya menyasar aspek anggaran, tetapi juga mencakup efektivitas operasional, termasuk pengadaan motor listrik, insentif dapur, hingga pemetaan ulang sasaran penerima manfaat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau setiap komponen dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026) kemarin.
Saat ditanya mengenai kemungkinan peninjauan kembali insentif operasional untuk dapur umum (SPPG) yang bernilai Rp 6 juta per hari, serta pengadaan motor listrik pendukung, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada aspek yang luput dari pengawasan.
“Semua nanti akan kita lihat. Tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat,” tegas Prasetyo saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai apakah insentif tersebut akan dikaji ulang.
Terkait anggaran, pemerintah memastikan adanya pengurangan kebutuhan dana dari pagu awal tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 268 triliun. Prasetyo menekankan bahwa penyesuaian ini merupakan hasil perhitungan cermat atas kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar pemangkasan sepihak.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” jelasnya.
Proses penataan ini turut mencakup evaluasi daftar sekolah penerima. Pemerintah akan menyisir kembali data untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Sekolah yang berdasarkan data tidak masuk dalam skala prioritas akan dikurangi distribusinya untuk dialihkan ke wilayah yang lebih membutuhkan.
Dalam arah baru program ini, pemerintah menetapkan fokus distribusi pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Langkah ini diambil untuk memastikan dampak program dirasakan secara adil oleh masyarakat di wilayah terpencil.
“Ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk segera memprioritaskan daerah 3T agar bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari program ini,” ujar Prasetyo.
Selain memperkuat jangkauan di daerah 3T, pemerintah juga menargetkan peningkatan cakupan penerima bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam kurun waktu dua pekan ke depan.
Pemerintah menargetkan seluruh proses penataan ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini dapat rampung sepenuhnya dalam satu bulan ke depan, guna memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas program nasional tersebut. (Red)
