JAKARTA, studio2news – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi melakukan pergeseran fokus kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa lembaganya tidak lagi mengejar target angka partisipasi sebesar 82,9 juta penerima, melainkan memprioritaskan kualitas pelayanan dan dampak gizi bagi masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Nanik dalam konferensi pers usai rapat konsolidasi pimpinan BGN di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026) kemarin.
“Kami telah menghadap Presiden dan menyampaikan bahwa untuk tahun 2026, kami tidak akan mengejar kuantitas. Prioritas utama kami adalah memperbaiki kualitas pelaksanaan program. Kami ingin memastikan dapur-dapur produksi benar-benar sehat dan mampu menyajikan makanan yang bergizi tinggi,” ujar Nanik.
Sebagai langkah konkret perbaikan kualitas, BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG yang telah beroperasi. Dapur yang tidak memenuhi standar kesehatan dan operasional akan dikenakan sanksi berupa suspensi sementara.
Selain aspek infrastruktur, BGN juga berkomitmen memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lapangan. Pelatihan intensif akan diberikan kepada pengelola dapur untuk memastikan standar gizi dan keamanan pangan terjaga dengan baik.
Sejalan dengan perubahan fokus ini, BGN melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat. Intervensi gizi akan diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Nanik merujuk pada masukan para pakar gizi dan dokter anak yang menyebutkan bahwa masa krusial intervensi gizi berlangsung sejak masa kehamilan hingga anak berusia 9 tahun (setara jenjang sekolah dasar).
“Berdasarkan saran ahli, intervensi paling efektif dimulai sejak bulan pertama kehamilan hingga usia 9 tahun. Kelompok inilah yang menjadi fokus utama pengejaran target kami ke depan,” jelasnya. Fokus jangkauan juga akan lebih diarahkan ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Dalam upaya menunjang efektivitas program, BGN mengambil kebijakan efisiensi anggaran melalui moratorium sementara pembangunan dapur baru. Langkah ini diambil agar pemerintah dapat lebih fokus merapikan fasilitas yang sudah ada serta mengoptimalkan operasional yang berjalan.
Nanik menambahkan, meskipun anggaran saat ini telah mengalami penyesuaian menjadi Rp268 miliar, pihaknya optimistis dapat terus menekan biaya operasional tanpa harus mengurangi jangkauan sasaran prioritas.
“Kami menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak diukur dari seberapa banyak jumlah penerima, melainkan dari kualitas layanan serta dampak nyata perbaikan gizi yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” tutup Nanik. (Red).
