JAKARTA, studio2news – Pasca keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatanya dan merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, memberikan catatan keras bagi kepemimpinan baru. Ia mendesak agar tiga persoalan krusial yang selama ini menghambat program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dituntaskan.
Tiga aspek utama yang disorot DPR meliputi perbaikan tata kelola, penegakan disiplin standar operasional prosedur (SOP), serta penguatan pengawasan lintas sektor.
“Ada tiga hal mendesak yang perlu mendapat atensi dari Kepala BGN yang baru. Pertama adalah pembenahan tata kelola, terutama menyangkut transparansi penggunaan anggaran agar program prioritas ini berjalan efektif dan akuntabel,” ujar Yahya kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Kedua, Yahya menekankan pentingnya penegakan disiplin dalam menjalankan operasional di lapangan. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk memitigasi risiko.
“Disiplin dalam pelaksanaan standar operasional harus diawasi dengan ketat,” tegasnya.
Poin ketiga yang menjadi sorotan adalah lemahnya koordinasi antarlembaga. Yahya menilai, sinergi antara BGN dengan kementerian, lembaga terkait, hingga pemerintah daerah masih perlu diperkuat, khususnya dalam fungsi pengawasan.
Ia menyoroti bahwa rentetan kasus keracunan yang sempat terjadi dalam distribusi MBG adalah indikator nyata bahwa sistem pengawasan selama ini belum berjalan optimal.
“Banyaknya kasus keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan. Saya berharap, di bawah kepemimpinan baru, BGN mampu memastikan zero accident atau tidak ada lagi kasus serupa yang terulang,” pungkas Yahya.
Perombakan pucuk pimpinan BGN ini dilakukan oleh Presiden Prabowo pada Selasa (2/6/2026). Presiden mencopot Dadan Hindayana dari kursi Kepala BGN, beserta dua wakilnya, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Sebagai nakhoda baru, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir.
“Setelah melakukan monitoring dan evaluasi mendalam selama hampir 1,5 tahun, Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo. (Red).
