Lampung Utara, studio2news – Langkah strategis dalam memperluas jaringan kemitraan antar Daerah dan pihak swasta serta Universitas segera dipercepat Pemkab Lampung Utara melalui Bagian Kerjasama.
Hal itu bertujuan memposisikan Kabupaten Lampung Utara sebagai wilayah yang kompetitif, ramah investasi, dan inovatif di Provinsi Lampung.
Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Pemkab Lampura, Siti Sarah, yang baru saja dilantik pekan lalu menggantikan Indralina Ariyanti, yang saat ini menjabat Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan menjelaskan bahwa pelaksanaan program kerjasama itu tentunya disusun secara sistematis dengan menyasar sektor krusial, mulai dari pengembangan infrastruktur, peningkatan ekonomi kerakyatan, hingga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
” Di tengah keterbatasan anggaran Daerah, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak eksternal menjadi kunci utama. Program kerja sama yang diusung bukan sekadar seremonial di atas kertas, melainkan harus berdampak nyata (action-oriented) bagi kesejahteraan masyarakat Lampura, “jelasnya, Selasa 19 Mei 2026.
Diterangkannya bahwa pihaknya tidak bisa bergerak sendiri tentunya melalui kekuatan dan kerjasama antar sektor. Melalui Bagian Kerja Sama, Pemkab membuka pintu seluas-luasnya bagi Daerah tetangga, investor, mau pun akademisi untuk menjalin kemitraan.
“Fokus kita adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, kerjasama Antar Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) tentunya akan memperkuat konektivitas dengan Kabupaten tetangga dalam hal ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta penanggulangan bencana wilayah perbatasan, kemitraan jasa pihak ketiga (Swasta) bertujuan untuk mendorong investasi yang sehat dan inklusif untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Lampung Utara, selanjutnya kolaborasi akademisi yakni dengan menggandeng perguruan tinggi lokal maupun Nasional guna penerapan riset teknologi tepat guna di sektor pertanian dan tata kelola Pemerintahan yang bersih (good governance), “terangnya.
Pemkab Lampung Utara, lanjutnya memastikan seluruh draf kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) dan perjanjian kerja sama (PKS) ditelaah secara mendalam dari aspek hukum dan kemanfaatan.
“tentunya hal ini dilakukan demi menjamin transparansi, akuntabilitas, serta mencegah adanya potensi kerugian Daerah di kemudian hari. Dengan komitmen kuat program kerja sama ini nantinya diharapkan mampu menjadi motor penggerak baru bagi kemajuan Daerah, sekaligus memposisikan Kabupaten Lampung Utara sebagai wilayah yang kompetitif, ramah investasi, dan inovatif di Provinsi Lampung, “tukasnya. (Prayogi/Red)
