Jakarta, Studio2News — Peringatan keras dan pembekalan khusus dari pusat terbukti belum mempan meredam syahwat rasuah di daerah. Sepanjang paruh pertama 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat rekor hitam dengan menjaring 11 kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Ironisnya, deretan penangkapan ini terjadi di tengah komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang gencar memperketat transparansi anggaran, mulai dari retret khusus hingga pembekalan di Sentul.
Berikut adalah daftar 11 kepala daerah yang tersandung kasus hukum akibat dugaan korupsi, pemerasan, hingga suap proyek sepanjang 2026:
- Maidi (Wali Kota Madiun) – 19 Januari 2026: Tersangka kasus dugaan penerimaan imbalan proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
- Sudewo (Bupati Pati): Terjerat kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa dan suap proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan.
- Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan): Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya TA 2023–2026.
- Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong): Tersangka kasus dugaan suap ijon proyek periode 2025–2026.
- Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap): Tersangka kasus dugaan pemerasan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2026.
- Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung): Tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Tulungagung.
- Edison (Bupati Muara Enim): Terlibat kasus dugaan suap pengadaan di Pemkab Muara Enim.
- Suhardiman Amby (Bupati Kuantan Singingi): Tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing (1 Juli 2026).
- Syah Afandin alias Ondim (Bupati Langkat): Tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat.
- Etik Suryani (Bupati Sukoharjo): Terjaring OTT KPK pada 9 Juli 2026.
- Lalu Ahmad Zaini (Bupati Lombok Barat): Terseret kasus dugaan penerimaan dana dalam proyek-proyek di Pemkab Lombok Barat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak dapat menyembunyikan rasa prihatinnya atas masifnya kepala daerah yang tumbang oleh rasuah. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal memberikan pembinaan, mulai dari retret kepemimpinan, pembekalan awal, hingga penerapan sistem keuangan yang transparan.
“Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan… Pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga,” ujar Tito.
Kendati demikian, Tito mengakui bahwa pemerintah memiliki ruang gerak yang terbatas karena kepala daerah merupakan produk pilihan rakyat melalui mekanisme Pilkada langsung. Oleh karena itu, integritas individu menjadi benteng pertahanan terakhir yang sayangnya kerap runtuh.
Mantan Kapolri ini menyoroti tingginya biaya politik dalam Pilkada sebagai salah satu pemicu utama mental koruptif para pejabat daerah. Menurutnya, besarnya pengeluaran finansial selama masa kampanye menciptakan celah bagi kepala daerah untuk mencari modal pengembalian melalui jalur pintas yang melawan hukum.
“Menjadi kepala daerah itu tidak gratis. Mereka harus menyiapkan tim sukses dan biaya kampanye. Angkanya tinggi. Inilah salah satu akar masalahnya,” tegas Tito.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa mahalnya ongkos politik tidak bisa dijadikan pembenaran mutlak. Faktor integritas moral tetap memegang kendali penuh. Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat sistem pencegahan melalui koordinasi bersama KPK, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait lewat program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Namun, Tito tak menampik realita pahit di lapangan: “Sistem secanggih apa pun masih bisa diakali, terutama melalui berbagai modus operandi baru, seperti gratifikasi.”
Menanggapi status hukum para kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak memiliki kewenangan sepihak untuk melakukan pemberhentian secara instan.
Seluruh proses administratif dan hukum wajib berjalan sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku, sembari pemerintah terus mengevaluasi sistem pengawasan secara komprehensif guna memutus mata rantai korupsi politik di daerah. (Red).
