Tepat satu tahun mengemban amanah sejak 4 Agustus 2025, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu, Olpin Putra, kembali meneguhkan komitmennya dalam membawa perubahan nyata bagi tata kelola birokrasi daerah.
Mengusung tema kepemimpinan “Kolaborasi, Inovasi, dan Transparansi untuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang Maju,” peringatan tahun pertama ini dirangkum melalui berbagai terobosan strategis yang berfokus pada efisiensi, kecepatan layanan, serta akuntabilitas publik.
Selama kurun waktu satu tahun kepemimpinannya, BPKAD Pringsewu berhasil mewujudkan lima pilar kinerja utama yang dirasakan langsung manfaatnya. Kelima pilar itu yakni:
1. Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji.
Dalam poin ini BPKAD Pringsewu selalu mengutamakan kesejahteraan aparatur dengan memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK selalu cair tepat waktu pada tanggal 1 setiap bulannya, tanpa terhalang hari libur.
2. Penerapan SP2D Online.
Langkah ini menghadirkan digitalisasi menyeluruh dalam proses pencairan dana melalui sistem SP2D Online, demi mewujudkan birokrasi yang efisien, akurat, dan akuntabel.
3. Sistem Monev Laporan Real-Time.
BPKAD Pringsewu berkomitmen membangun sistem monitoring dan evaluasi (Monev) laporan pertanggungjawaban secara real-time yang terintegrasi, guna memastikan transparansi posisi kasda kepada masyarakat luas.
4. Akses Sewa Lahan Melalui Scan Barcode.
Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan aset daerah lewat layanan informasi sewa lahan satu pintu yang cepat, mudah, dan transparan hanya melalui satu kali scan barcode.
5. Keterbukaan Informasi Publik.
Memperkuat akuntabilitas melalui publikasi terbuka mengenai pendapatan, belanja, serta posisi kas daerah agar mudah diakses oleh masyarakat.
Memasuki tahun-tahun berikutnya, Olpin Putra, kembali berkomitmen untuk terus merawat semangat pelayanan prima. Berpegang pada prinsip “Terus Melangkah, Berinovasi, dan Memberi Manfaat untuk Pringsewu Maju,” BPKAD Pringsewu siap berdiri di garda terdepan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang modern, bersih, dan tepercaya. (Sandi Putra/Red).
