Jakarta- Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi mengeluarkan ultimatum keras kepada seluruh jajarannya untuk menghentikan tren pamer kemewahan (flexing) serta eksploitasi atribut kedinasan di media sosial. Langkah ini bukan sekadar imbauan normatif, melainkan suatu maklumat struktural dengan konsekuensi hukum dan karier yang fatal.
Sanksi berat mulai dari pencopotan jabatan hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kini membayangi para jaksa yang nekat melanggar komitmen integritas ini.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Burhanuddin dalam arahannya pada Upacara Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, suatu momentum krusial untuk menanamkan doktrinisme profesi sejak dini.
“Saya tidak akan segan-segan menindak tegas, mencopot jabatan, atau bahkan memecat oknum yang melakukan perbuatan tercela dan melanggar kode etik institusi.Tapi saya juga tidak segan memberikan penghargaan kepada Jaksa yang berintegritas dan berprestasi,” tegas Burhanuddin.
Untuk memitigasi risiko degradasi moral aparat penegak hukum di ruang siber, Jaksa Agung menggarisbawahi tiga poin krusial yang bersifat mengikat (binding):
Pemberantasan Eksploitasi Atribut Dinas Para jaksa dilarang keras menggunakan seragam dan identitas kedinasan sebagai komoditas konten pribadi di media sosial. Pembatasan ini bertujuan agar wibawa seragam dinas tidak direduksi menjadi sekadar alat panjat sosial (social climbing) yang berpotensi merendahkan martabat institusi.
De-eskalasi Gaya Hidup Mewah (Anti-Hedonisme) Burhanuddin menginstruksikan transformasi kultural dari gaya hidup borjuis menuju pola hidup yang bersahaja dan membumi. Di tengah sensitivitas ekonomi masyarakat, penampilan personel kejaksaan harus mencerminkan empati sosial, bukan kesenjangan.
Penegakan Sanksi Tanpa Kompromi Kejaksaan Agung menutup pintu negosiasi dan pembelaan diri subjektif bagi oknum yang terbukti melanggar kode etik digital. Proses penegakan sanksi dipastikan berjalan secara akseleratif, transparan, dan akuntabel.
Pemilihan momentum penutupan diklat PPPJ sebagai panggung penyampaian ultimatum ini dinilai sebagai langkah strategis yang taktis. Jaksa Agung secara sadar ingin menyuntikkan “antibodi” moral kepada para jaksa muda sebelum mereka terkontaminasi oleh kultur lingkungan kerja yang menyimpang di berbagai daerah.
Secara substansial, langkah preventif ini merupakan upaya Kejaksaan Agung dalam merawat kepercayaan publik (public trust). Di era keterbukaan informasi saat ini, rekam jejak digital seorang aparat penegak hukum dapat dengan mudah menjadi amunisi yang mendelegitimasi institusi.
Dengan memangkas ruang gerak gaya hidup hedonistik, Kejaksaan Agung tidak hanya sedang menyelamatkan citra, tetapi sedang mengembalikan hakikat jaksa sebagai penegak hukum yang bersih, berintegritas, dan murni berorientasi pada keadilan sosial.(Red)
