Bandar Lampung, Studio2News — Pemerintah Provinsi Lampung akhirnya bersuara keras menanggapi eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus membakar ribuan hektar wilayahnya. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara tegas mengkritik pola penanganan bencana yang selama ini terlampau reaktif ketimbang proaktif melakukan mitigasi pencegahan dini.
“Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire-suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul itu sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat, tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” ucap Wagub Jihan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026). Rapat strategis ini melibatkan lintas instansi mulai dari BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, hingga sektor swasta.
Di hadapan para pemangku kepentingan, Jihan menyoroti kelemahan klasik di lapangan, ketidaksiapan akses air dan pendataan sarana prasarana saat darurat melanda. Ia menginstruksikan Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan BPBD untuk langsung bergerak memetakan embung, kanal, dan jalur logistik air secara presisi tanpa menunggu bencana membesar di zona-zona merah.
“Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana!” tegas Jihan.
Langkah ini dinilai mutlak karena sejumlah wilayah rawan memiliki karakteristik geografis yang menyulitkan penanganan. Kawasan gambut dan savana, misalnya, memerlukan penanganan khusus karena api dapat menjalar cepat di bawah hembusan angin kencang.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per 25 Agustus 2026, akumulasi luas lahan yang terbakar di Provinsi Lampung telah mencapai sekitar 4.800 hektar. Sementara itu, BPBD Provinsi Lampung mencatat total 194 titik panas (hotspot) tersebar di 11 kabupaten, dengan konsentrasi tinggi di wilayah utara, timur, dan tengah. BMKG memproyeksikan periode Agustus hingga Oktober tetap menjadi fase krusial akibat cuaca kering yang memicu kerawanan tinggi.
Rekapitulasi Insiden Karhutla di Taman Nasional Way Kambas (TNWK):
- 21–22 Agustus 2026: Desa Braja Harjosari (Luas: 673,4 Ha) — Dipadamkan oleh operasi gabungan 250 personel (TNWK, TNI, Polri, MPA, Manggala Agni).
- 23 Agustus 2026: Desa Braja Luhur (Luas: 123,0 Ha) — Didominasi vegetasi alang-alang; hutan primer dan sekunder puji syukur belum terdampak.
- 24 Agustus 2026: Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah (Luas: 6,2 Ha) — Dipadamkan dalam waktu 3–4 jam di tengah medan ekstrem.
Di balik kerja keras petugas, Kepala Balai TNWK MHD Zaidi blak-blakan mengungkap peliknya kendala operasional. Dengan luas kawasan mencapai 125.000 hektar, TNWK hanya ditopang kekuatan yang sangat timpang:
- Personil Minim: Hanya ada 44 personel Polhut dan 17 personel Manggala Agni yang siaga.
- Krisis Alat & Pompa: Dari 7 unit mesin pompa air yang dimiliki, hanya 2 unit yang laik pakai, dan saat insiden terakhir hanya 1 unit yang berfungsi optimal. APD petugas pun dilaporkan kurang memadai.
- Sumber Air Mengering: Sungai dan rawa di dalam kawasan mengering, memaksa petugas menyeberang sungai dengan berjalan kaki karena mobil operasional tak mampu menembus medan.
- Picu Sosial: Ditemukan pula masalah sosial seperti perburuan liar menggunakan api, pengambilan rumput, hingga pembukaan akses jalan dengan membakar vegetasi.
Sebagai langkah penanggulangan darurat, BNPB telah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap pertama sejak 25 hingga 30 Agustus 2026, serta menyiagakan dua helikopter water bombing di Bandara Radin Inten II. Helikopter tersebut telah dikerahkan melakukan puluhan kali penyiraman di Karang Anyar dan kini diarahkan untuk mendinginkan kawasan TNWK.
Meski mengapresiasi dukungan pusat, Wagub Jihan mendesak agar ke depan Provinsi Lampung dapat memiliki alokasi helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau siaga penuh di wilayah lokal. Langkah ini dinilai mutlak untuk memangkas waktu tanggap darurat (response time) di medan yang sulit dijangkau darat.(Sandi Putra/Red).
