BANDAR LAMPUNG, Studio2News – Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sinyal keras bagi para birokrat. Membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026, Selasa (14/7/2026).
Pemprov Lampung menegaskan bahwa era pemimpin yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban atau bersembunyi di balik rutinitas administratif telah berakhir.
Mengusung tema “ Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan”, pelatihan yang berlangsung di Gedung Pusiban ini diikuti oleh 47 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari lingkup Pemprov Lampung, kabupaten/kota, hingga kementerian.
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, yang mewakili Gubernur Lampung, menyampaikan pesan menohok bagi para peserta. Ia menekankan bahwa di tengah disrupsi global dan ancaman perubahan iklim, birokrasi tidak boleh lagi gagap.
“Pastikan setiap proyek perubahan yang Saudara susun tidak berhenti pada dokumen administratif. Jangan hanya menjadi tumpukan kertas. Harus inovatif, aplikatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Marindo.
Menurut Marindo, tolok ukur keberhasilan seorang pemimpin masa kini bukan lagi sekadar angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan keberanian dalam memitigasi krisis lingkungan yang kian nyata.
Deputi Bidang Penjaminan Mutu LAN RI, Army Winarty, memberikan tamparan keras bagi cara kerja birokrasi yang masih bersifat sektoral. Ia menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah isu multi-sektoral yang menentukan masa depan ekonomi, kesehatan, hingga keamanan nasional.
“Birokrasi masa depan tidak butuh pemimpin yang nyaman dengan rutinitas. Pemimpin yang adaptif adalah mereka yang berani membuang logika ‘hari kemarin’ dan siap melakukan transformasi total,” ujar Army.
Ia menyoroti tantangan nyata seperti degradasi pesisir dan ketahanan pangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis biasa. Menurutnya, masalah adaptif memerlukan cara pandang baru yang kolaboratif, berbasis data (evidence-based policy), dan jauh dari mentalitas “kerja asal bapak senang”.
Selama empat bulan ke depan, hingga 13 November 2026, para pejabat ini tidak hanya akan duduk di ruang kelas. Mereka ditempa dengan kurikulum ketat dari LAN RI yang meliputi:
- Pengelolaan diri dan integritas: Menanamkan moralitas sebagai fondasi kepemimpinan.
- Digitalisasi & Wirausaha: Mengubah pola pikir birokrasi yang lamban menjadi lincah dan berorientasi pada nilai publik (public value).
- Proyek Perubahan: Uji nyali bagi setiap peserta untuk menghadirkan solusi konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung dan Indonesia.
Pelatihan ini menjadi ajang pembuktian: apakah 47 pejabat ini mampu menjadi motor penggerak transformasi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, atau justru kembali ke zona nyaman setelah masa pelatihan usai? Waktu dan hasil nyata di lapangan akan menjawabnya. (Sandi Putra/Red).
