LAMPUNG UTARA, Studio2News – Kabar gembira datang bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Roda pembangunan di Bumi Ragem Tunas Lampung dipastikan akan segera dimulai. Hal ini menyusul kabar segera cairnya dana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar.
Berdasarkan informasi di dapat, saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara dikabarkan tengah mematangkan persiapan akhir jelang penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Langkah strategis ini diambil guna mempercepat pemerataan infrastruktur serta membiayai program prioritas daerah yang sempat tertunda. Kendati demikian, hingga saat ini pihak pemerintah daerah masih bersikap terukur dan belum memberikan keterangan resmi secara rinci mengenai jadwal pasti penandatanganan akad tersebut.
Diketahui, Dana pinjaman sebesar Rp150 miliar diproyeksikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur vital demi mendongkrak perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara.
Rencana pinjaman Pemkab Lampung Utara kepada PT SMI ini tidak hanya menjadi diskursus di tingkat birokrasi, tetapi juga mendapat sambutan serta tanggapan positif dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk para tokoh lokal.
Salah satu dukungan datang dari tokoh masyarakat Lampung Utara, Frans Andaly. Ia secara terbuka mendorong pemerintah kabupaten untuk segera merealisasikan pencairan pinjaman tersebut demi percepatan pembangunan daerah.
Dalam keterangannya di kediamannya pada Minggu (17/5/2026), Frans Andaly menilai bahwa pinjaman melalui lembaga pembiayaan resmi seperti PT SMI merupakan hal yang lumrah dan sah-sah saja, asalkan tata kelola dan mekanisme pengembaliannya dilakukan secara akuntabel.
“Pinjaman tersebut diperbolehkan sepanjang sesuai aturan dan Pemkab mampu untuk mengembalikan,” ujar Frans Andaly kepada awak media.
Lebih lanjut, ia beranggapan bahwa proses pinjaman ke PT SMI adalah instrumen fiskal yang lazim ditempuh pemerintah daerah manakala Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan ruang fiskal untuk membiayai proyek infrastruktur dalam skala besar.
Meski mendapat lampu hijau dari elemen masyarakat, tantangan terbesar kini berada di pundak Pemkab Lampung Utara. Publik dan DPRD tentu menaruh harapan besar agar dana jumbo senilai Rp150 miliar tersebut dikelola secara transparan, tepat sasaran, serta bebas dari praktik penyalahgunaan.
Dengan pengawasan ketat dari legislatif serta komitmen eksekutif yang kuat dalam menjaga kesehatan fiskal daerah, pinjaman PT SMI ini diharapkan benar-benar menjadi katalisator kebangkitan infrastruktur dan ekonomi di Lampung Utara tanpa membebani keuangan daerah di masa mendatang. (Yogi/Red).
