Bandar Lampung- Paradigma lama yang memposisikan Polisi Wanita (Polwan) sebatas pelengkap struktur organisasi resmi dituntut runtuh. Memasuki usia ke-78, Polwan jajaran Polresta Bandar Lampung didorong mengambil peran krusial di garis depan: bukan sekadar pelayan masyarakat, melainkan aktor utama penyelesaian masalah (problem solver) di tengah dinamika sosial yang makin kompleks.
Pesan tajam tersebut ditegaskan Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Herbin Sianipar, saat memimpin syukuran Hari Jadi Polwan ke-78 di Aula Mapolresta Bandar Lampung, Kamis (3/9/2026). Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri Ibu Asuh Polwan sekaligus Ketua Bhayangkari Cabang Kota Bandar Lampung, Widi Herbin Sianipar.
Dalam amanatnya, Herbin memberikan apresiasi atas rekam jejak, dedikasi, dan loyalitas personel Polwan dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Namun, ia menekankan bahwa tantangan ke depan menuntut Polwan untuk keluar dari zona nyaman.
“Polwan tidak hanya dituntut menjadi pendamping atau pelengkap organisasi, melainkan harus menjadi motor penggerak dan garis depan dalam mewujudkan pelayanan Polri yang Presisi,” tegas Herbin.
Ia meminta seluruh Polwan memangkas batas mental (self-limiting belief) dan membuktikan kapasitas kepemimpinan di lapangan. Keahlian Polwan tak boleh lagi terkunci pada fungsi administratif semata, melainkan harus merambah seluruh lini strategis mulai dari operasional, penegakan hukum, intelijen, hingga pelayanan publik.
“Jangan pernah membatasi diri. Buktikan Polwan mampu memimpin, berinovasi, dan menjadi problem solver sejati terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Menghadapi era disrupsi informasi, Herbin menyoroti pentingnya penguasaan teknologi digital dan komunikasi publik. Polwan diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital secara ofensif untuk edukasi kamtibmas, menangkal sebaran hoaks, serta membangun citra positif institusi Polri secara berkelanjutan.
Di sisi lain, peran sentral Polwan sebagai benteng perlindungan masyarakat sangat krusial pada penanganan kasus sensitive. Penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak wajib dilakukan tanpa penundaan dan mendorong pendekatan psikologis dan empati tinggi agar korban mendapatkan rasa aman penuh selama proses hukum.
Guna menopang peran strategis tersebut, integritas internal menjadi pondasi mutlak. Herbin mengingatkan pentingnya menjaga soliditas, rantai komando, serta kedisiplinan tinggi di tubuh korps baju cokelat ini.
“Senior wajib menjadi teladan yang memberikan arah, sementara junior menjunjung tinggi hierarki dan rasa hormat. Hindari segala bentuk pelanggaran disiplin maupun kode etik yang dapat mencederai kepercayaan publik dan merusak nama baik institusi,” pungkasnya. (Sandi Putra/ Red)
