Di tengah upaya pemulihan ekonomi yang terus digalakkan pemerintah, masyarakat kini kembali dihadapkan pada kenyataan pahit di sektor energi. SPBU, yang seharusnya menjadi tempat pengisian bahan bakar bagi kelancaran mobilitas warga, kini berubah menjadi lokasi penantian panjang yang melelahkan.
Fenomena kenaikan harga Pertamax yang dibarengi dengan kelangkaan stok Pertalite telah menciptakan “bola panas” yang membebani daya beli rakyat kecil dan pelaku usaha mikro.
Kenaikan harga Pertamax, meskipun ditujukan untuk penyesuaian pasar, secara psikologis langsung menghantam kelas menengah dan pekerja lapangan yang menggantungkan hidupnya pada kendaraan bermotor.
Ketika beban harga naik, pilihan rasional bagi banyak orang adalah beralih ke Pertalite. Namun, apa yang terjadi justru ironis, di saat permintaan melonjak, ketersediaan Pertalite justru sulit ditemukan.
Kelangkaan ini bukan sekadar masalah teknis distribusi. Bagi seorang ojek daring atau pedagang kecil, “langka” berarti hilangnya pendapatan harian. Antrean panjang yang mengular di berbagai SPBU di daerah menjadi bukti nyata bahwa ada ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan riil masyarakat.
Jika pasokan terus dibatasi, narasi tentang efisiensi energi justru akan berubah menjadi narasi kesulitan ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.
Pemerintah dan pihak terkait, dalam hal ini Pertamina, tidak boleh hanya bersembunyi di balik alasan teknis atau fluktuasi harga minyak dunia. Transparansi mengenai kuota dan distribusi BBM subsidi harus benar-benar diawasi di lapangan.
Jangan sampai ada celah bagi oknum-oknum yang bermain di tengah kelangkaan untuk meraup keuntungan pribadi dengan melayani pengecer ilegal sementara masyarakat umum harus pulang dengan tangan hampa.
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan untuk bersabar. Kebijakan energi yang bijak haruslah berorientasi pada keberlangsungan hidup masyarakat rentan. Jika tren ini berlanjut tanpa solusi distribusi yang konkret, jangan heran jika gejolak sosial di tingkat bawah akan kembali muncul sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dianggap “memaksa” masyarakat untuk terus terimpit.
Sudah saatnya pemerintah melakukan audit distribusi secara menyeluruh dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran tidak justru menjadi alasan untuk mematikan akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau. Kebutuhan akan BBM bukanlah barang mewah, melainkan urat nadi ekonomi rakyat yang harus dijaga keberadaannya. (Diq).
