JAKARTA, Studio2News – Gempa bumi politik melanda korps Adhyaksa. Di tengah sorotan publik yang kian tajam, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, resmi meletakkan jabatannya.
Pengunduran diri yang diterima Jaksa Agung pada Sabtu (11/7/2026) dini hari ini bukan sekadar pergantian personel biasa, melainkan sinyal kencang adanya badai hukum yang menerjang salah satu posisi paling strategis di Kejaksaan Agung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa langkah mundur Febrie merupakan respons atas proses hukum yang kini tengah berjalan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
“Keputusan ini adalah bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum,” ujar Anang singkat, berupaya meredam spekulasi yang mulai liar di ruang publik.
Meski Kejagung menjamin roda organisasi akan tetap berputar, kepergian Febrie di tengah penanganan perkara besar meninggalkan lubang pertanyaan yang sulit ditutupi.
Pengunduran diri ini seolah menjadi antitesis dari peringatan keras yang baru saja dilontarkan Presiden Prabowo Subianto kurang dari 24 jam sebelumnya. Saat meresmikan Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026), Presiden Prabowo tidak sekadar berpidato; ia memberikan “Tamparan” bagi para pejabat yang merasa berkuasa.
Dengan nada menggelegar, Prabowo menegaskan bahwa era birokrasi yang gemar melayani diri sendiri dan berpraktik kotor telah habis masa berlakunya. Ia menelanjangi kesombongan jabatan yang kerap membuat para petinggi lupa bahwa seragam, pangkat, dan fasilitas yang mereka nikmati adalah titipan keringat rakyat.
“Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu!” ucap Prabowo.
Peringatan Presiden kali ini terasa sangat personal dan presisi. Prabowo secara eksplisit menuntut mawas diri dari seluruh jajaran kementerian, lembaga, hingga aparat penegak hukum. Baginya, praktik korupsi dan penipuan adalah pengkhianatan terhadap mandat rakyat yang tidak lagi bisa ditoleransi.
“Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri. Jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,” tegas Presiden. (Red).
