JAKARTA, STUDIO2NEWS — Skandal dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) semakin memanas dan menyita perhatian publik.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membeberkan fakta terbaru bahwa tim LSP diduga telah mengidentifikasi dan menyadap sedikitnya 20.000 nomor telepon seluler.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu melalui akun X (sebelumnya Twitter) pribadinya pada Senin (9/11/2026). Menurut Said Didu, sasaran penyadapan massal tersebut terbagi ke dalam empat kelompok utama yakni, Kelompok yang bersikap anti terhadap “Geng SOP”. Para loyalis serta benteng pertahanan “08” (Presiden Prabowo Subianto), Anggota Geng SOP yang memegang kekuasaan agar tidak “berbelok” arah dan Petugas bayaran yang berada di bawah kendali Geng SOP.
Dalam unggahan sebelumnya, Said Didu memperjelas bahwa akronim SOP merujuk pada “Geng Solo, Oligarki, dan Parcok”. Ia mengidentifikasi kelompok ini sebagai dalang di balik operasi penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
“Tahapan persiapan makar sangat jelas,” tegas Said Didu dikutip SindoNews.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka utama dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain mantan Kapolri tersebut, penyidik Bareskrim juga menetapkan tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, yakni, Irjen Pol Ahrie Sonta (Kadivkum Polri), Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi.
Saat ini, Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi tidak ditahan karena pertimbangan kondisi kesehatan pascastroke.
Wakabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan bahwa aksi penyadapan ilegal ini berlangsung sepanjang periode 2025–2026. Sejumlah besar nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) secara sewenang-wenang tanpa melalui mekanisme verifikasi resmi.
“Para tersangka diduga kuat memerintahkan penyadapan tanpa prosedur baku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Polri,” jelas Komjen Asep.
Selain Presiden Prabowo Subianto, target penyadapan ilegal ini meluas ke pelbagai elemen strategis nasional, mulai dari pejabat tinggi negara, tokoh politik, awak media, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha nasional.
Skandal ini turut memicu keprihatinan Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Melalui akun X pribadinya, Dino menyoroti perbedaan kontras sikap dan keberanian Listyo Sigit Prabowo saat memimpin Korps Bhayangkara di dua periode kepemimpinan nasional yang berbeda.
“Pertanyaan menarik, Kalau LSP sebagai Kapolri tidak pernah berniat & berani menyadap Presiden Jokowi, kenapa sejak 2024 LSP sebagai Kapolri berniat & berani menyadap Presiden Prabowo? Apa jawabannya?” tulis Dino, Senin (9/11/2026).
Pernyataan kritikal Dino Patti Djalal ini semakin memperjelas spekulasi publik mengenai latar belakang politis, dinamika relasi kekuasaan, serta kemungkinan adanya “orkestrasi” di balik perbedaan perlakuan terhadap dua kepala negara tersebut. (Red).
