JAKARTA, STUDIO2NEWS — Skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional menyeret rekam jejak mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) ke titik terendah.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa dugaan pelanggaran berat ini secara mutlak menghapus seluruh deretan prestasi yang pernah diukir LSP selama mengabdi di institusi Polri.
“Dalam dunia militer dan organisasi taktis dikenal doktrin ‘perkalian nol’ (zero multiplier), di mana loyalitas dan integritas merupakan faktor pengali mutlak. Secara matematis, seberapa pun besarnya angka keberhasilan atau prestasi seseorang, jika dikalikan dengan nol, hasilnya akan tetap nol,” tegas Habiburokhman dalam keterangan video.
Pernyataan menohok ini disampaikan Habiburokhman guna merespons unggahan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, di media sosial. Said Didu sempat menyindir balik ucapan Habiburokhman pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Juni 2026 lalu, yang kala itu memuji LSP sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang sejarah.
Menanggapi sindiran tersebut, Habiburokhman mengaku tidak ambil pusing dan menganggapnya sebagai dinamika kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Namun, ia merasa perlu meluruskan konteks perubahan pandangannya berdasarkan doktrin internal yang dianutnya.
“Saya perlu menyampaikan satu doktrin yang diajarkan oleh senior saya di Partai Gerindra, yaitu doktrin perkalian nol,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pada saat Rapat Paripurna 6 Juni 2026 berlangsung, baik publik maupun jajaran anggota DPR RI belum mengetahui adanya skandal penyadapan ilegal tersebut. Namun, terungkapnya kasus ini mengubah konstelasi dan penilaian secara total.
“Segala prestasi beliau sebelumnya, seberapa pun hebatnya, menjadi tidak bernilai sama sekali atau nol ketika terbukti melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain, termasuk saya sendiri yang juga menjadi korban,” tegas legislator asal Gerindra tersebut.
Menyikapi eskalasi kasus ini, Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI mendukung penuh jajaran Polri untuk mengusut tuntas skandal penyadapan ilegal ini secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Ia juga mendesak Kapolri untuk bergerak cepat menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, sekaligus membongkar tuntas akar masalah, aktor intelektual, hingga motif utama di balik aksi penyadapan melanggar hukum tersebut. (Red).
