JAKARTA, Studio2News – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di kediamannya, Hambalang, Bogor, bukan sekadar agenda silaturahmi biasa. Langkah politik ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Kepala Negara memegang penuh kendali politik dan otoritas tertinggi negara di tengah isu panas penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyoroti dimensi komunikasi kekuasaan yang terpancar jelas dari pertemuan tersebut. Kehadiran pejabat kunci seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, hingga Kepala BIN mempertegas bahwa Istana memandang kasus penyadapan ini bukan lagi dinamika internal kepolisian semata.
“Pertemuan di Hambalang memiliki dimensi komunikasi kekuasaan. Presiden sedang mengirim pesan tentang kendali politik dan otoritas negara,” ujar Bambang saat dihubungi, Senin (9/11).
Ia menambahkan bahwa isu ini telah berkembang menjadi persoalan serius yang menyentuh kewibawaan serta keamanan nasional.
Isu penyadapan ini berpotensi memicu krisis legitimasi di tubuh Polri, terlebih rumor awal menyebutkan skandal ini tidak hanya menyasar Presiden, melainkan juga jajaran menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga masyarakat sipil.
Namun, Bambang menilai Prabowo secara cerdas menghadirkan para tokoh senior kepolisian untuk mengisolasi dampak hukum agar tidak merusak marwah institusi.
“Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan Kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri,” jelasnya. “Yang sedang menghadapi persoalan hukum adalah individu dan pihak-pihak yang diduga terlibat, bukan institusi Polri secara keseluruhan.”
Meski begitu, Bambang mewanti-wanti agar pesan politik Presiden ini tidak ditafsirkan sebagai bentuk intervensi hukum atau upaya mengarahkan hasil penyidikan.
Di sisi lain, kehadiran Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam pertemuan strategis tersebut dinilai memberikan dorongan legitimasi yang kuat bagi kepemimpinannya saat ini. Di tengah beban menuntaskan persoalan warisan periode sebelumnya, Suyudi diperlihatkan tidak berdiri sendirian, melainkan didampingi langsung oleh Presiden dan jajaran senior Polri lintas generasi.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni, Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian menjadi simbol kontinuitas sekaligus pembaharuan.
“Secara komunikasi organisasi, ini dapat dibaca sebagai upaya membangun legitimasi kepemimpinan untuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui dukungan simbolik para pendahulu,” kata Bambang.
Ada pesan bahwa kepemimpinan Polri sekarang harus dipahami sebagai kelanjutan institusi, tetapi sekaligus memiliki kesempatan melakukan koreksi terhadap persoalan pada periode sebelumnya.
Berdasarkan siaran resmi Sekretariat Presiden, pertemuan pada Minggu (8/11) tersebut secara formal dikemas sebagai ajang pertukaran pandangan dan pengalaman lintas generasi kepemimpinan Polri demi menjaga stabilitas dan keamanan negara. (Red)
