JAKARTA, Studio2News — Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mengambil alih kembali kewenangan pengangkatan guru. Kebijakan radikal ini diambil demi melahirkan sistem rekrutmen tenaga pendidik yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas.
Langkah tersebut diungkapkan Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, merujuk pada rilis Bakom RI, Rabu (16/9). Menurutnya, perbaikan sistem pendidikan nasional harus dimulai dari akar, yakni proses rekrutmen dan standarisasi kualitas guru.
Selama ini, penyerahan kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah dinilai justru menghadirkan berbagai tantangan dan celah penyalahgunaan di lapangan. Prabowo menegaskan, pemerintah harus berani melihat realita pahit bahwa proses pengangkatan guru kerap kali tidak berjalan transparan.
“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” tegas Prabowo.
Oleh karena itu, ke depan, proses pengangkatan guru dipastikan harus murni berdasarkan kompetensi, kebutuhan riil sekolah, serta standar mutu yang ketat, tanpa intervensi kedekatan pribadi maupun kepentingan politik.
Selain membenahi sistem rekrutmen, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis untuk menggenjot kualitas pengajar yang sudah ada. Prabowo menyebutkan bahwa negara akan memfasilitasi program kursus dan peningkatan kapasitas agar para guru mampu beradaptasi dengan perkembangan metode pembelajaran serta teknologi pendidikan modern.
Sebagai solusi cepat mengatasi ketimpangan mutu, pemerintah tengah mendesain crash program (program kilat) dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu. Sarjana-sarjana unggulan ini nantinya diproyeksikan sebagai tenaga pendidik darurat yang diterjunkan langsung ke sekolah-sekolah paling tertinggal.
“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” ungkap Prabowo.
Sebagai alternatif tambahan, pemerintah juga membuka opsi pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif untuk turut ambil bagian dalam penugasan singkat. Para pejabat PNS ini nantinya dapat diterjunkan selama dua hingga tiga minggu guna membantu proses pengajaran di sekolah-sekolah tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.
“Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu,” pungkasnya. (Red)
