Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menyatakan permohonan uji materi mengenai frasa “secara langsung” dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) tidak dapat diterima. Gugatan dengan nomor perkara 195/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh kelompok mahasiswa, di antaranya Vendy Setiawan, dinilai tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
Dalam amarnya, Majelis Hakim MK menegaskan bahwa kekhawatiran para pemohon mengenai potensi kembalinya mekanisme pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD tidak beralasan secara hukum. Fakta sosiologis dan yuridis membuktikan bahwa sistem Pilkada di Indonesia saat ini tetap berjalan melalui mandat suara rakyat secara langsung.
Perkara ini bermula dari keberatan para pemohon terhadap muatan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2015. Pasal tersebut mengatur bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat daerah yang dilaksanakan secara “langsung dan demokratis.”
Dalam petitumnya, para pemohon mendesak MK untuk memberikan tafsir bersyarat (conditionally constitutional) terhadap frasa “secara langsung”. Mereka meminta agar klausul tersebut diperjelas menjadi “Dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat”, Memberikan pengecualian definitif bagi wilayah yang menyandang status kekhususan atau keistimewaan berdasarkan undang-undang tersendiri.
Para mahasiswa berpendapat, ketiadaan penegasan kalimat “oleh rakyat” dalam pasal a quo dapat membuka celah hukum bagi pengalihan mandat pemilihan ke lembaga legislatif daerah (DPRD), yang dinilai berpotensi menggerus hak konstitusional warga negara.
Merespons dalil tersebut, Mahkamah Konstitusi merujuk pada konsistensi sikap hukum (stare decisis) yang tertuang dalam sejumlah putusan terdahulu, yakni Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 110/PUU-XXIII/2025.
Pertimbangan Utama MK: Mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia sejauh ini tetap bersandar pada asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luper jurdil), dengan tetap memberikan ruang penghormatan terhadap kekhasan daerah otonom khusus maupun istimewa.
Lebih lanjut, MK menggarisbawahi beberapa poin krusial dalam pertimbangan hukumnya:
- Ketiadaan Kerugian Konstitusional Nyata, Kerugian yang dikhawatirkan para pemohon—baik yang bersifat aktual maupun potensial—dinilai tidak pernah terjadi. Secara faktual, hak pilih masyarakat dalam menentukan kepala daerah secara langsung masih tegak berdiri dan dilindungi undang-undang.
- Status Daerah Khusus Telah Terakomodasi, Terkait permohonan regulasi khusus bagi daerah dengan status keistimewaan, MK menyatakan hal tersebut sebenarnya telah menjadi pendirian hukum Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya. Selain itu, keinginan para pemohon belum menjelma sebagai norma hukum positif yang dapat dijadikan objek pengujian undang-undang.
Karena tidak ditemukannya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual akibat berlakunya pasal tersebut, MK memutuskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.
Dengan demikian, Mahkamah menyatakan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan dan secara resmi mengetuk palu bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). (Red)
