LAMPUNG SELATAN, Studio2News — Gebrakan awal Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (22/7/2026) menggantikan Nanik S. Deyang yang mundur karena sakit langsung dihantam ujian berat di lapangan.
Alih-alih menjadi contoh teladan penyedia makanan sehat bagi anak-anak, operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Selatan justru menuai kecaman keras. Warga dibuat sesak napas oleh bau busuk menyengat, sementara sang mitra pengelola berdalih proyek tersebut merupakan milik instansi penegak hukum.
Keresahan ini dirasakan langsung oleh warga Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro. Mereka mengeluhkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapur MBG Karya Mulya Sari 2 yang diduga dikelola tidak maksimal, bekerja sama dengan Yayasan Kemala Bhayangkari.
“Bau dari penampung limbahnya nyengat mas, itu sudah berlangsung lama dan lingkungan tidak bisa ngapa-ngapain. Bisa dicek sendiri. Ini dapur MBG, harusnya jadi contoh kebersihan di lingkungan, kok malah ganggu warga,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (24/7/2026).
Tak hanya persoalan polusi bau limbah, dapur MBG yang merupakan pengembangan dari titik Rawa Selapan ini juga disinyalir cacat hukum. Berdasarkan informasi yang dihimpun, fasilitas tersebut diduga telah beroperasi hampir setahun tanpa mengantongi izin lingkungan.
Ironisnya lagi, kelengkapan legalitas operasionalnya pun compang-camping. Praktis hanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan yang beredar, padahal standar kebersihan dan keamanan pangan mutlak didukung kelengkapan izin menyeluruh.
“Kami minta dicek. Jangan sampai program bagus untuk anak-anak malah mencemari lingkungan dan melanggar aturan,” tegas warga lainnya dengan nada geram.
Ketika dikonfirmasi Rosidin selaku mitra dapur berdalih bahwa fasilitas tersebut berada di bawah payung institusi kepolisian.
“Punya Polda, adik yang kelola,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
Meski berlindung di balik klaim milik instansi Polri, publik mendesak agar hukum tidak tumpul ke atas. Terlebih, catatan hitam dapur MBG Karya Mulya Sari 2 kian pekat setelah sebelumnya insiden maut merenggut nyawa seorang pekerja warga sekitar akibat tersengat arus listrik saat tahap pembangunan berlangsung.
Kasus di Lampung Selatan ini menjadi batu sandungan telan bagi Sudaryono yang baru memegang kendali BGN. Target ambisius Presiden Prabowo untuk menjangkau jutaan anak di seluruh Indonesia lewat MBG terancam tercoreng jika standar lingkungan dan legalitas dapur di daerah dibiarkan amburadul.
Warga kini mendesak Satgas MBG Kabupaten Lampung Selatan—yang melibatkan unsur Forkopimda, Kejari, Polsek, hingga instruksi langsung Kejati Lampung—untuk segera turun tangan melakukan audit total dan penindakan tegas.
“Program MBG kami dukung. Tapi tolong, jangan korbankan kesehatan dan lingkungan warga,” pungkas warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur MBG Karya Mulya Sari 2 dan Dinas Kesehatan Lampung Selatan belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya demi keberimbangan informasi. (Wawan/Red).
