Jakarta- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkannya peringatan resmi terkait fenomena iklim ekstrem yang tengah melanda Indonesia. Fenomena El Niño diprediksi akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027, dengan puncak intensitas yang melampaui kategori kuat. Kondisi kekeringan ini diperkirakan semakin parah akibat potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode September hingga Desember 2026.
Merespons ancaman tersebut, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa pihak BMKG kini mengambil langkah proaktif melalui percepatan dan perluasan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas.
“BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia,” ujar Faisal saat memberikan keterangan di Gedung MHEWS BMKG Jakarta.
Berdasarkan data BMKG hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau 54,5% dari total luas daratan Indonesia telah resmi memasuki musim kemarau. Puncak kemarau diproyeksikan terjadi pada Agustus 2026 yang melingkupi 48,84% wilayah daratan dan September 2026 yang melingkupi 25,41% wilayah daratan.
Sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, di mana 437 ZOM (48,77% luas daratan) menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang. Hari Tanpa Hujan (HTH) ekstrem bahkan telah tercatat hingga 80 hari berturut-turut di Wilayah Katerban, Purworejo, Jawa Tengah.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa indeks bulanan Niño 3.4 pada akhir Juni telah menembus angka 1,56 (melewati ambang batas kategori kuat >1,5). Sementara itu, suhu permukaan laut di Samudra Hindia berada pada angka –0,387, mengindikasikan peluang signifikan munculnya IOD Positif.
Ancaman ini berbanding lurus dengan peningkatan titik panas (hotspot). Hingga 29 Juli 2026 lalu, terdeteksi 5.019 titik panas yang mendominasi wilayah Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. Wilayah rawan seperti Sumatra Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah juga diminta siaga penuh menghadapi potensi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sebagai langkah tanggap darurat, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, memaparkan intensifikasi penyemaian awan yang tengah berlangsung. Sepanjang tahun 2026, BMKG tercatat telah menggelar 17 kali OMC khusus mitigasi karhutla di berbagai provinsi rawan.
Saat ini, operasi aktif dijalankan di Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, serta Riau melalui Posko OMC Pekanbaru dan Jawa Barat via Posko OMC Bandung.
Selain menanggulangi karhutla, BMKG merancang OMC strategis untuk pengisian waduk dan danau demi menjaga ketahanan air nasional. Setelah sukses melangsungkan tiga kali operasi pengisian waduk di Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah, BMKG menjadwalkan operasi berikutnya di empat titik vital:
- Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum
- DAS Brantas
- DAS Mamasa
BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil langkah adaptif guna meminimalkan dampak buruk kekeringan pada berbagai sektor kritikal:
- Pertanian: Petani dianjurkan menyesuaikan jadwal tanam serta memprioritaskan varietas tanaman tahan kering.
- Sumber Daya Air & Energi: Pengelola bendungan dan PLTA diimbau melakukan kalkulasi ketat terhadap ketersediaan air baku guna mengantisipasi lonjakan konsumsi listrik.
- Kesehatan Masyarakat: Minimnya curah hujan memicu penurunan kualitas udara yang berpotensi meningkatkan risiko ISPA, DBD, malaria, serta heat-stroke.
- Sektor Ekonomi Lain: Pengelola perikanan dan industri garam dapat memanfaatkan fenomena kemarau serta upwelling air laut untuk mengoptimalkan produksi.
Masyarakat diimbau untuk terus memantau pembaruan informasi iklim secara berkala melalui kanal resmi BMKG di media sosial @InfoBMKG, portal www.bmkg.go.id, maupun aplikasi mobile InfoBMKG. (Red)
