BANDAR LAMPUNG studio2news.com – Ketegangan menyelimuti warga di tiga kampung di Kabupaten Tulang Bawang pasca pemasangan plang klaim lahan oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada awal Mei 2026.
Merespons gejolak tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat dengan menggelar pertemuan lintas sektoral di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan ini bertujuan mencari titik tengah atas sengketa lahan yang melibatkan warga Kampung Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu di Kecamatan Gedung Meneng.
Konflik ini memuncak ketika pihak TNI AU memasang plang klaim di atas lahan yang telah ditempati warga secara turun-temurun. Pihak TNI AU menyatakan lahan tersebut merupakan aset negara, sementara warga merasa memiliki hak atas tanah yang telah mereka huni selama puluhan tahun.
Kepala Kampung Bakung Udik, Santori membeberkan bahwa akar permasalahan ini merujuk pada peristiwa tahun 1950.
“Dahulu wilayah ini dipinjamkan oleh masyarakat adat atau marga untuk kepentingan latihan tempur demi keamanan nasional. Namun, penyerahan kala itu tidak disertai kejelasan status kepemilikan bagi masyarakat, hingga akhirnya memicu konflik di masa sekarang,” ujar Santori.
Menanggapi keluhan warga, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal berkomitmen penuh untuk mengawal aspirasi masyarakat.
“Kami akan berdiri bersama rakyat, namun tentu semuanya harus melalui prosedur hukum yang benar. Langkah awal kami adalah membawa persoalan ini ke tingkat pusat agar ada solusi yang konkret dan adil bagi semua pihak,” tegas Marindo Kurniawan
Warga berharap mediasi yang diinisiasi Pemprov Lampung ini tidak sekadar menjadi seremonial, tetapi mampu menghasilkan keputusan yang melegalkan hak tinggal mereka tanpa bayang-bayang penggusuran.
“Kami hanya ingin ketenangan. Semoga Pemprov bisa menyelesaikan ini agar warga tidak lagi resah,” tutup Santori. (Sandi/Red).
