TUBABA, Studio2News.com – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bergerak cepat menindaklanjuti atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait hasil Monitoring Center for Prevention (MCP).
Langkah ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Ir. Iwan Mursalin di Ruang Rapat Asisten II, Kemarin, Senin (04/05/2026).
Rapat strategis ini digelar sebagai persiapan matang menyambut kunjungan resmi tim KPK RI yang dijadwalkan tiba di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai pada Rabu, 6 Mei 2026.
Berdasarkan evaluasi lembaga antirasuah tersebut, Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Kabupaten Tubaba tahun 2025 berhasil menyentuh angka 87,11 (tanpa faktor koreksi). Meski predikat ini menempatkan Tubaba dalam kategori kinerja pencegahan korupsi yang baik, Sekda Iwan Mursalin memberikan peringatan keras agar seluruh jajaran tidak terlena.
” Nilai tinggi ini harus berbanding lurus dengan realitas di lapangan. Seluruh perangkat daerah wajib memiliki komitmen kuat untuk menindaklanjuti atensi KPK secara konkret dan terukur. Ini bukan sekadar mengejar angka indikator, melainkan upaya fundamental menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas Iwan Mursalin.
Dalam arahannya, Sekda menekankan perbaikan menyeluruh pada delapan area intervensi utama yang menjadi radar pengawasan KPK, yakni, Perencanaan Anggaran, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Optimalisasi Pendapatan Daerah, Penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
Salah satu poin krusial yang menjadi rapor merah adalah akselerasi sertifikasi aset daerah. Hingga akhir tahun 2025, tercatat baru 56,61% aset tanah milik Pemkab Tubaba yang memiliki sertifikat resmi. Guna meminimalisir risiko sengketa hukum di masa depan, Pemkab Tubaba berkomitmen melakukan langkah-langkah luar biasa untuk mempercepat legalitas aset negara tersebut.
Selain masalah lahan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi agenda prioritas melalui tiga strategi utama yakni, Validasi Data guna melakukam pendataan ulang secara menyeluruh terhadap potensi pajak daerah. Pengawasan ketat terhadap penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan Integrasi sistem sinkronisasi tata ruang dengan sistem perizinan berbasis risiko guna transparansi publik.
Sekda menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyamakan persepsi. Hal ini krusial agar progres nyata dapat dipresentasikan saat tim KPK RI melakukan verifikasi lapangan lusa.
Pemerintah Kabupaten Tubaba menegaskan komitmennya untuk menyampaikan laporan tindak lanjut sesuai tenggat waktu yang ditentukan, sebagai wujud nyata mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas tinggi. (Rodi/Red).
