JAKARTA, Studio2News – Dunia pendidikan dasar Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Fenomena sekolah negeri yang minim pendaftar kini bukan lagi isu terisolasi, melainkan krisis meluas yang menuntut langkah penyelamatan segera. Di tengah sorotan publik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk merumuskan kebijakan komprehensif.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengantongi data riil melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Temuan lapangan menunjukkan banyaknya SD Negeri yang beroperasi di bawah standar operasional, yakni dengan total siswa di bawah 60 orang, bahkan di beberapa titik hanya memiliki satu hingga tiga murid per angkatan.
“Data tersebut sudah kami sampaikan kepada Kemendagri. Kami tengah merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan dampak sosial bagi masyarakat dan efisiensi pengelolaan sekolah,” ujar Mu’ti di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Krisis ini tampak nyata di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan data pemetaan Dinas Pendidikan setempat, sejumlah sekolah dasar negeri mengalami defisit pendaftar yang memprihatinkan pada tahun ajaran 2026/2027.
Kondisi ekstrem terjadi di SDN Curup Guruh dan SDN 01 Mulang Maya yang hanya mendapatkan satu siswa baru. Tak jauh berbeda, sejumlah sekolah di wilayah Kota Alam juga mencatatkan angka yang jauh dari ideal, seperti SD Negeri 03 Kota Alam (2 siswa), SDN 04 Kota Alam (3 siswa), serta SDN 5 dan SDN 7 Kota Alam (masing-masing 4 siswa).
Tren rendahnya minat pendaftar ini merata di berbagai kelurahan dan desa di Lampung Utara, termasuk di SDN 07 & 08 Tanjung Aman, hingga SDN 01 Kelapa Tujuh yang hanya menerima 17 siswa baru.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Lampung Utara, Opi Riyansyah, membenarkan bahwa fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks. Mulai dari pergeseran demografis anak usia sekolah, ketatnya persaingan dengan sekolah swasta berbasis keagamaan, hingga efektivitas sistem zonasi serta disparitas kualitas sarana dan prasarana.
“Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara saat ini tengah mengevaluasi data tersebut secara menyeluruh guna merumuskan langkah strategis ke depan,” jelas Opi saat dihubungi, Selasa (14/7/2026).
Meski berhadapan dengan jumlah murid yang sangat minim, Opi menegaskan bahwa sekolah tetap harus menjalankan kewajibannya. “Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) harus tetap berjalan, meskipun siswanya hanya satu. Hak wajib belajar anak adalah prioritas utama dan akan terus kami pantau,” tegasnya.
Hingga saat ini, baik pemerintah pusat maupun daerah belum merinci opsi kebijakan final yang akan diambil. Apakah nantinya akan dilakukan penggabungan sekolah (regrouping), penataan ulang zonasi, atau inovasi kebijakan lainnya, publik kini menanti solusi yang tidak hanya sekadar mengutamakan efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan akses pendidikan dasar tetap terjaga bagi generasi penerus bangsa.
Fenomena ini menjadi ujian bagi efektivitas kebijakan zonasi yang selama ini diterapkan dan menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera membenahi kualitas serta relevansi sekolah negeri di mata masyarakat.
