TUBABA, STUDIO2News – Praktik korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kembali memakan korban pejabat desa. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubaba resmi menetapkan dan menahan Kepalo Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, berinisial NP, usai terbukti menggerogoti keuangan negara hingga ratusan juta rupiah.
Penetapan status tersangka terhadap pejabat tiyuh yang menjabat sejak 2019 tersebut diumumkan secara resmi melalui siaran pers Kejari Tubaba, Senin (9/11/2026).
NP terseret dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 hingga 2025. Dari hasil audit dan perhitungan penyidik, aksi nekat tersangka memicu kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp402.639.606.
Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tubaba mengemukakan, modus operandi tersangka dilakukan dengan cara menguasai penuh pengelolaan anggaran desa di luar prosedur resmi. Tak berhenti di situ, NP disinyalir merealisasikan sejumlah kegiatan pembangunan fisik fiktif di Tiyuh Indraloka II demi mengeruk keuntungan pribadi.
Penetapan NP sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti sah, usai menginterogasi 23 orang saksi serta menghadirkan keterangan saksi ahli.
Guna mencegah risiko penghilangan barang bukti dan memperlancar proses hukum, penyidik langsung melempar tersangka ke balik jeruji besi. NP ditahan selama 20 hari terhitung sejak 9 November hingga 28 November 2026 dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Menggala.
Atas tindakan melawan hukum tersebut, Kejari Tubaba menjerat NP dengan pasal berlapis. Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kejari Tubaba menegaskan bahwa penindakan tegas ini menjadi sinyal keras bagi seluruh pejabat desa bahwa Dana Desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi lahan bancakan pribadi. Proses hukum terhadap NP kini masih terus mendalam pada tahap penyidikan lanjutan. (Ilham/Red).
